Moeldoko Sebut Pengangkatan Bidan Desa Menjadi CPNS Telah Disetujui

Oleh: Yulaika Ramadhani - 14 Maret 2018
Status bidan desa dari pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil telah disetujui pemerintah
tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengangkatan status bidan desa dari pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil telah disetujui pemerintah dan kini sedang disiapkan Keputusan Presiden untuk pengangkatan status itu.

"Draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui," kata Moeldoko dalam keterangan yang diperoleh dari Humas Kepala Staf Kepresidenan melalui Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (14/3/2018) seperti dilansir Antara.

Moeldoko mengemukakan draf atau rancangan Keputusan Presiden pengangkatan bidan desa yang berstatus PTT menjadi CPNS sudah jadi dan sudah difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kini draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.

Mantan Panglima TNI itu baru-baru ini menerima 30 orang perwakilan dari Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Ketua Forbides Lilik Dian Eka Sari menyampaikan masih ada 4.153 bidan desa berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jumlah sebanyak itu tidak termasuk di antara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di atas 35 tahun.

Lilik berharap 4.153 bidan desa PTT itu bisa segera ditingkatkan statusnya agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar pada setiap perpanjangan kontrak.

Moeldoko menegaskan pemerintah memberikan respek sangat tinggi kepada bidan desa karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan

Bahkan, menurutnya, pada Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona perang, telah mencantumkan dengan jelas proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa hormat pada bidan desa di lapangan.

"Bagaimanapun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan," lanjut Moeldoko.

Baca juga artikel terkait BIDAN atau tulisan menarik lainnya Yulaika Ramadhani
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: antara
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani