tirto.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak pembentuk undang-undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
Alasan MK, UU itu dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan," kata Anwar Usman selaku Ketua Majelis saat membacakan hasil keputusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).
Undang-Undang Perkawinan memiliki batas usia menikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Batas usia paling dini perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun.
Sengketa pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 7 ayat (1)] diajukan tiga orang yakni Endang W, Maryanti, dan Rasminah. Mereka menggugat karena undang-undang perkawinan masih dianggap diskriminatif kepada perempuan. Selain itu pasal tersebut dinilai melegalkan pernikahan anak karena batas terendah perempuan boleh menikah adalah 16 tahun.
I Dewa Gede Palguna selaku salah satu anggota majelis dalam sidang keputusan menjelaskan bahwa dalam hukum ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kodratnya. Namun hal tersebut menjadi masalah saat salah satu pihak tidak mendapatkan hak yang sama.
Palguna menjelaskan bahwa terdapat kewajiban untuk menjalankan pendidikan 12 tahun. Di sisi lain, perempuan yang sudah menikah sulit mengakses pendidikan. Kebijakan pendidikan dan pernikahan menjadi suatu yang tidak sinkron.
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan," kata Palguna.
Dengan itu, maka perkawinan di bawah usia 18 tahun termasuk perkawinan anak. "Sangat mungkin terjadi eksploitasi anak dan meningkatkan angka kekerasan pada anak," jelasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Agung DH
