Indeks Uu Perkawinan

Pembakuan peran dalam hukum perkawinan bukan sekadar persoalan bahasa hukum karena memiliki konsekuensi nyata pada realitas sehari-hari perempuan.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan yang ingin menikah beda agama.

Adanya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Mata rantai perkawinan anak harus diputus hingga ke akarnya demi mencegah bencana multisektor.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

Pernikahan dalam Islam, hak istri saat menikah, dan dalil tentang pernikahan.

Aisha Weddings mempromosikan pernikahan anak. Itu jelas dilarang dalam hukum dan membahayakan anak itu sendiri dari banyak sisi.

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono bilang pihaknya akan menelusuri perkara wedding organizer Aisha Weddings.

Polisi memeriksa saksi perkara yang melibatkan Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji atas dugaan pencabulan lantaran menikahi anak di bawah umur.

Dispensasi kawin masih bisa diminta ke pengadilan. Itu yang membuat perkawinan anak masih mungkin terjadi.

Kongres Wanita Indonesia sejak lama memperjuangkan undang-undang batas minimal usia perkawinan. Usaha mereka kerap mendapat tentangan sejumlah pihak.

UU Perkawinan dengan batas usia perkawinan 19 tahun disahkan, pemerintah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan aturan ini.

Komnas Perempuan mempertanyakan tujuan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang dibahas oleh Pemprov Aceh dan DPR Aceh. 

KUA akan berpegang pada UU yang ada hingga 3 tahun ke depan.

Ketinggalan berita dari 7 - 14 November 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Anggota Komisi VIII mengatakan waktu satu tahun ke depan yang dibutuhkan untuk revisi UU Perkawinan seperti yang diputuskan MK dinilai terlalu mendesak.

Jumlah kasus pernikahan anak belum akan turun dalam tiga tahun ke depan karena batas waktu revisi ini.

Komnas Perempuan menganggap putusan MK dalam perkara uji materi UU Perkawinan bisa menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, implementasi putusan itu penting untuk dikawal.