Masuk tirto.id
tirto.id - Sebuah tradisi penting dalam kepemimpinan di Jakarta, yaitu kebiasaan menuliskan sejarah dan pemikiran, ternyata terputus setelah era Gubernur Ali Sadikin (1966-1977).
Hal ini diungkapkan oleh sejarawan JJ Rizal saat menyoroti langkah Bang Ali mendokumentasikan masa pemerintahannya serta periode pemimpin sebelumnya dalam buku.
Menurut Rizal, Ali Sadikin secara sadar melanjutkan tradisi penulisan yang mulanya dilakukan oleh para gubernur jenderal di era kolonial, tapi terputus sejak masa Wali Kota Suwiryo pada 1945-1947 dan 1950-1951, dan gubernur Jakarta seterusnya.
Berbeda dari para gubernur jenderal era kolonial, Ali Sadikin tidak hanya menulis memoar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membukukan sejarah para pendahulunya yang berkaitan dengan tumbuh kembang Jakarta sebagai ibu kota.
"Bang Ali bikin dua buku malah. Dia bilang gini, saya akan bikin dua buku namanya Gita Jaya dan Karya Jaya. Dia tulis masa (kepemimpinan) dia yang 10 tahun lebih itu," kata JJ Rizal dalam forum Jakarta Literaria, Festival Literasi Jakarta 2025, di PosBloc, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Lebih dari itu, Ali Sadikin merasa bertanggung jawab atas kelangkaan catatan sejarah kepemimpinan Jakarta. Karena itu, dia pun mengambil tanggung jawab pemimpin Jakarta sebelumnya untuk menulis memoar.
"Bang Ali justru bayar dosa wali kota dan gubernur yang enggak bikin. Jadi dari jaman Suwiryo tahun 1945 sampai jaman dia, dia bikinin tuh," ujar Rizal.
Tak hanya itu, Ali Sadikin mewawancarai mantan pemimpin Jakarta yang masih hidup, seperti Henk Ngantung, untuk melengkapi catatan sejarah. Langkah ini didasari pemikiran bahwa tradisi menulis adalah cara untuk mengingat warisan positif dan melanjutkannya.
"Jadi Bang Ali tuh bilang, ini tradisi yang baik. Supaya apa yang baik di masa lalu diingat dan dilanjutin. Nah, problemnya, kita itu kan ingatannya pendek," tutur Rizal.
Sayangnya, tradisi yang dirawat oleh Ali Sadikin ini seolah berhenti setelahnya. Rizal secara implisit mengkritik para pemimpin Jakarta berikutnya yang tidak melanjutkan kebiasaan literasi penting ini.
Jangankan menulis, sambungnya, pemimpin hari ini tak memiliki tradisi membaca. “Apalagi kita kan pejabatnya jarang membaca ya. Yang Sering dibaca buku rekening bank,” ucapnya sembari bercanda.
Warisan Budaya Korupsi dan Jakarta yang Tak Pernah Jadi Kota
Dalam kesempatan yang sama, Rizal juga mengutip evaluasi sejarah panjang Jakarta oleh sejarawan Australia, Susan Blackburn. Menurut dia, Jakarta hingga kini mewarisi masalah struktural masa lalu, terutama dari era VOC.
"Persoalan besarnya di Jakarta itu yang berlanjut yang buruk-buruk. Ada budaya korupsi dari lapis terbesar zaman VOC ini sampai hari ini berlanjut. Tak berubah dan semakin menggila," papar Rizal mengutip Susan.
Lebih mendasar lagi, Jakarta dinilai belum pernah benar-benar menjadi kota yang melayani warganya. Selama ini, Jakarta hanya dijadikan pusat perdagangan, sama seperti era VOC.
“Dalam periode panjang sebenarnya Jakarta belum pernah jadi kota. Dia hanya markas dagang," ungkapnya.
Konsekuensinya, pelayanan publik lebih mengutamakan mereka yang berkontribusi pada pembayaran pajak besar. Ini warisan mentalitas markas dagang VOC yang mengutamakan perdagangan di atas urusan publik.
Namun, di balik warisan negatif tersebut, Rizal juga menyoroti sisi positif Jakarta sebagai melting pot yang melahirkan egalitarianisme dan kebudayaan baru yang inklusif, seperti seni Tanjidor dan Ondel-ondel.
“Bahwa yang baik adalah Jakarta itu cara mengembangkan sikap demokratis, misalnya, egalitarianisme. Karena kota ini dibentuk dengan ragam etnik. Mereka menggunakan kebudayaan yang terbaik, kemudian bikin kebudayaan baru,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Addi M Idhom
