tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah berencana menyerahkan pengelolan sejumlah bandara ke perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.
Menurut dia, rencana tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurut Luhut, permintaan Jokowi itu disampaikan kepada dirinya pada Rabu kemarin.
"Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh presiden,” kata Luhut pada Kamis (1/2/2018) seperti dikutip Antara.
Permintaan itu muncul usai Jokowi pulang dari berkunjung ke sejumlah negara di Asia Selatan, termasuk Pakistan. “Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas," kata Luhut menirukan pernyataan Jokowi.
Luhut mengatakan Jokowi menerima informasi bahwa Pakistan mendapatkan investasi dari Cina melalui program One Belt Road sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat. Kepada Luhut, Jokowi mencontohkan bandara di ibukota Pakistan, Islamabad, sedang dibangun Cina dan akan dinamakan dengan nama Presiden negara raksasa ekonomi Asia itu, Xi Jinping.
"Katanya, Gila, bandara di Islamabad itu dibangun Tiongkok. Dibikin lapangan terbang namanya Xi Jinping Airport. Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini. Saya tanya kok bisa, tapi kata presiden, Ya biarin saja namanya, karena katanya itu barangnya milik dia (Pakistan), nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya. Itu cerdik," kata Luhut menceritakan percakapannya dengan Jokowi.
Luhut menambahkan konsep seekstrem di Pakistan itu mungkin tidak akan bisa diterapkan di Indonesia. Namun, ia menegaskan, negara sekelas Pakistan bisa melakukan ide itu secara cerdik dan mampu membangun bandara kelas internasional.
"Kita belum ada apa-apa sudah ramai, soal buruh begini begitu," kata Luhut.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Pengelolaan Bandara
Menteri Luhut mengatakan rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur seperti bandara kepada swasta akan segera dikerjakan. "Kami segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup," kata dia.
Namun, Luhut berharap tidak ada salah persepsi mengenai rencana ini. Misalnya, bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Dia beralasan, APBN tidak mampu membiayai semua proyek infrastruktur. Lalu, bagaimana skema penyerahan pengelolaan bandara ke swasta?
"Jadi kalau misal sudah kerja sama 30 tahun, bandara itu jadi, dia mendanai, dia dapat untung, 30 tahun ke kita (diserahkan kembali ke pemerintah) kan enggak masalah," kata Luhut.
Dia memberi contoh, salah proyek infrastruktur yang diserahkan pengelolaannya ke swasta ialah Tol Jagorawi. Tol ini sudah habis konsesinya sehingga bisa dikembalikan kepada pemerintah.
Sementara itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro proyek bandara merupakan peluang investasi yang sangat menarik banyak investor asing. Sebab, infrastruktur bandara di Indonesia punya potensi secara bisnis karena kuatnya permintaan pasar domestik.
"Kalau bisa melancarkan investor masuk, itu bisa berkontribusi masuknya investasi asing, yang masuk ke sektor riil. Kalau riil begitu, tidak bisa dipindah investasinya. Mereka akan tetap di Indonesia. Jadi jangan khawatir, tinggal bagaimana kelola bandara kelas internasional," kata Bambang.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
