Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan sudah menerima hasil pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang dilakukan oleh petugas di kabupaten/kota bersama pendamping daerah, dinas sosial, beserta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Berdasarkan data yang sudah kami terima sebelumnya dari BPS, dalam waktu seminggu lebih, kita mulai hari selasa minggu yang lalu, dan sekarang kamis, kita telah memperoleh data balikan atau data yang merupakan hasil dari pemutakhiran oleh daerah," kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemutakhiran data dilaksanakan agar distribusi BLTS kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat tepat sasaran. Penyaluran bantuan bagi warga kategori desil 1-4 di DTSEN itu telah dimulai sejak Jumat (17/10/2025) lalu.
Terkait proses pemutakhiran data, Gus Ipul menjelaskan terdapat 18,7 juta KPM baru yang perlu diverifikasi datanya. Dari jumlah itu, sebanyak 13,7 KPM sudah diverifikasi.
Hasil verifikasi menunjukkan 10,2 juta KPM memenuhi syarat menjadi penerima bansos. Di sisi lain, sebanyak 3,5 juta KPM dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
"Data ini [hasil pemutakhiran] kemudian nanti akan kita serahkan ke BPS untuk dilakukan perangkingan [penentuan desil]. Kemudian juga tentu diverifikasi dan divalidasi ulang. Setelah nanti selesai dari BPS, maka kita akan jadikan pedoman untuk melakukan penyaluran," jelas Gus Ipul.
Sebagai informasi, lebih dari 16 juta KPM reguler sudah ditetapkan layak menerima bansos dan rutin memperoleh bantuan PKH dan sembako. Sementara itu, terdapat 18,7 juta KPM baru yang akan menerima BLTS pada tahun ini.
"18 juta lebih itu adalah KPM baru yang menerima BLTS. Bedanya apa? Kalau yang reguler tentu sifatnya penebalan, kalau yang 18 juta itu sifatnya adalah memperluas jangkauan, menambah jumlah penerima manfaat," ujar Gus Ipul.
Dia menambahkan, penyaluran bantuan PKH, sembako, maupun penebalan bansos (BLTS) di triwulan IV 2025 telah dilakukan kepada 14 juta KPM reguler.
Pada pekan ini, penyaluran BLTS kepada 14 juta KPM baru juga akan dilaksanakan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. "Khusus lewat PT Pos akan kita mulai di akhir minggu ini atau mulai minggu depan. Sekarang sudah konsolidasi data sekitar 700 ribu lebih," kata Gus Ipul.
Adapun terkait 3,5 juta KPM yang dinyatakan tidak layak menerima bansos, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan akan ada pengkajian lebih lanjut. Mereka akan digantikan oleh calon penerima bansos yang memenuhi kriteria.
"Kami, BPS, akan kemudian menelaah lebih lanjut untuk kemudian digantikan dengan data-data yang exclusion error yaitu yang memang dia sebenarnya layak menerima tapi selama ini belum menerima dan belum masuk di dalam kantong yang 18,7 juta [KPM]," kata dia.
Menurut dia, proses penghapusan data inclusion error (KPM tidak layak menerima bansos) dan penambahan data exclusion error (KPM layak terima bansos tetapi belum terdata) jadi bagian dari upaya memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Amalia juga bilang, data calon penerima bansos yang sudah lolos verifikasi dalam proses pemutakhiran baru-baru ini akan dipastikan peringkat desilnya di DTSEN.
"BPS terus men-support untuk terus memutahirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sehingga data ini betul-betul menjadi pijakan dari pemerintah untuk menyalurkan program-program bantuannya," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
