tirto.id - Menteri Sosial Idrus Marham meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk daftar identitas para korban insiden tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, baik yang sudah maupun belum ditemukan. Hal itu perlu dilakukan agar bantuan santunan dari pemerintah bisa segera diberikan kepada pihak keluarga korban.
"Jangan lagi diskusikan soal manifes [data penumpang KM Sinar Bangun], pasti tidak ada," kata Idrus di Simalungun, pada Minggu (24/6/2018) seperti dikutip Antara.
Idrus menyatakan hal itu di sela-sela menemui keluarga korban insiden tersebut di tenda Posko Terpadu Bencana di Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun. Saat itu, Idrus juga menyerahkan santunan dari Kementerian Sosial untuk dua korban tewas kepada ahli waris, masing-masing Rp15 juta.
Dia menjanjikan para korban selamat dalam insiden ini juga akan mendapat bantuan dari Kemensos. Karena itu, dia meminta semua korban dalam insiden ini segera didata secara resmi.
"Kami datang ke sini karena merasakan duka yang sama, jadi ini bukan duka keluarga korban saja," kata dia.
Dia menegaskan komitmen Pemerintah untuk penangangan bencana tersebut dengan melakukan upaya kemanusiaan secara maksimal.
KM Sinar Bangun berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tiga Ras, pada Senin, 18 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 WIB. Menjelang satu mil dari Pelabuhan Tiga Ras, kapal yang diduga memuat 200-an penumpang itu dihantam ombak sehingga terbalik dan tenggelam.
Hingga kini, 18 orang ditemukan selamat dari insiden itu. Tiga korban lain ditemukan tewas. Namun, diperkirakan masih ada 184 korban lainnya yang belum ditemukan. Jumlah korban hilang itu sesuai dengan laporan pihak keluarga. Bangkai KM Sinar Bangun hingga hari ini juga belum ditemukan.
Pada Sabtu kemarin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta PT Jasa Raharja segera membayarkan asuransi kepada para korban. Dia berharap semua korban insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun mendapat pembayaran asuransi.
"Terkait dengan apa yang terjadi di Danau Toba Senin lalu, saya ingin khususnya kepada PT Jasa Raharja agar membayarkan asuransi untuk para korban," kata Budi di Jakarta seperti dilansir laman Kemenhub.
"Saya mengingatkan juga untuk PT Jasa Raharja, agar asuransi ini dibayarkan dalam jumlah sesuai dengan seharusnya yang mereka dapatkan," Budi mengimbuhkan.
Proses Pencarian Korban dan Bangkai Kapal di Danau Toba
Kepala Kantor SAR (Search and Rescue) Medan, Budiawan menyatakan, untuk menemukan bangkai KM Sinar Bangun, alat Scan Sonar kembali diturunkan di Danau Toba, pada hari ini. Alat tersebut merupakan pendeteksi logam di dalam perairan berkemampuan daya jelajah 2.000 meter.
Menurut Budiawan, alat itu diturunkan pada kedalaman air 600 meter. "Penting untuk temukan titik (lokasi) kapal, karena kami perkirakan banyak korban berada di dalamnya," kata Budiawan.
Tim pencari juga mengoperasikan satu unit Helikopter Dauphin A 365 N3+ HR-3604 untuk pantauan udara, dan mengerahkan tim relawan darat menyusuri pinggiran pantai.
Sementara di perairan Danau Toba, pencarian korban dilakukan dengan 17 perahu karet dan kapal cepat. Pencarian dilakukan sampai radius 40 kilometer dari perkiraan koordinat titik tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun.
Sementara itu, keluarga para korban yang belum ditemukan meminta Pemerintah terus melakukan pencarian kerabatnya yang tenggelam di perairan Danau Toba.
"Kami rela, tetapi sangat berkeinginan melihat jasad untuk terakhir kali," kata Sarli Simarmata, ibu dari korban atas nama Rantau Fajar Siregar, warga Nagori Semantin Tiga Kabupaten Simalungun.
Editor: Addi M Idhom
