tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur.
Total Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 7.760. Per 20 Februari 2022, bantuan yang sudah disalurkan baru 1.835 KKS dan 5.925 KKS belum menerima.
Sementara di Pasuruan, dari total KKS sebanyak 7823, yang belum tersalurkan pada anggaran 2021 sebanyak 5.426. Risma menerima laporan KKS belum tersalurkan karana ada yang tidak hadir saat pencairan, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Politikus PDI-P itu meminta kepada semua pemangku kepentingan agar proses penyaluran bansos tidak melebihi Maret 2022.
"Karena kalau enggak selesai bulan Maret akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? Ini untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat," kata Risma melalui keterangan tertulis, Selasa, (22/2/2022).
Kepada Pemkab Probolinggo, Risma meminta untuk menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu tiga hari. Sedangkan untuk Pemkab Pasuruan, dia memberikan waktu dua hari untuk menuntaskan penyaluran bansos bagi 4000-an KKS.
"Tadi saya menemukan ada yang delapan bulan belum disalurkan. Ini harus ada intervensi khusus. Karena secara teori sebetulnya maksimal enam bulan sudah menerima bantuan. Karena KPM tersebut merupakan penerima baru," ucapnya.
Risma meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos ke rumah penerima bantuan.
Mensos berharap Pemkab Pasuruan dan Probolinggo memperkuat sistem monitoring secara rutin. Dengan cara tersebut, diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
"Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan. Kira-kira apa sebabnya? Ini harus bisa diketahui dengan jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos," tuturnya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mendorong pemda untuk memberdayakan kaum muda agar mendapat bantuan modal usaha.
"Kami akan siapkan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara. Karena mereka bisa mandiri, untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik," ujarnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
