tirto.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai pemerintah masih belum maksimal membenahi tata kelola data penerima program bantuan sosial (bansos). Selama ini persoalan data penerima bansos kerap menghambat implementasi di lapangan.
"Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).
Permasalah tata kelola data penerima bansos masih seputar ketidaktepatan target, menurut Marwan, banyak bantuan sosial yang tidak ada penerimanya sama sekali lantaran data yang tidak valid. Bahkan ada calon penerima yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima sukar ditemukan.
Lanjut Marwan, hal tersebut bisa mengakibatkan program bansos sia-sia alias tak tersalurkan dengan baik. Jika ada satu juta orang penerima dikali empat juta program yang pemerintah kucurkan selama satu tahun, total kerugian bisa mencapai Rp40 triliun.
Sebab itu Marwan mendorong agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperbaiki.
"Sementara di pihak lain, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
