tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta maaf kepada Komisi VIII DPR RI atas sikap Sekretaris Jendral Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat yang dinilai berkomunikasi buruk dengan pimpinan Komisi VIII DPR RI.
"Saya sebagai pimpinan dan itu sering saya buktikan, saya selalu sampaikan tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal, saya jenderalnya di Kemensos karena itu saya atas nama siapapun di kemensos pak sekjen, saya minta nanti minta maaf. Kalau pun Pak Sekjen keluar harus minta maaf, baik secara pribadi saya minta maaf," ucap Risma dalam raker bersama Komisi VIII DPR yang disiarkan secara daring, Rabu,(19/1/2022) dilansir dari Antara.
Risma bahkan ingin membuktikan permintaan maafnya dengan niatan duduk di bawah kaki Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, namun urung karena tidak diperbolehkan.
"Kalau memang saya harus berada di tempat pak Ace dan saya duduk di bawah saya lakukan saya buktikan," kata Risma.
Para anggota Komisi VIII meminta Sekjen Harry untuk keluar dari ruangan rapat akibat kejadian tersebut.
Politikus PDIP itu mengatakan tidak ingin suasana di dalam ruangan rapat menjadi tegang, sebab banyak yang harus dilakukan oleh lembaganya seperti menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM, hingga menangani kemiskinan ekstrem.
Risma turut meminta agar Sekjen Kemensos, Harry Hikmat diperkenankan untuk meminta maaf kepada komisi VIII DPR RI.
"Saya pun sempat agak tegang, nanti saya jelaskan yang lain begitu. Tapi saya mohon izin pak Sekjen diperkenankan minta maaf," tegasnya.
Permintaan maaf Risma ini diawali kekesalan seluruh anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR RI terhadap Sekjen Kemensos Harry Hikmat.
Kekesalan diduga dipicu sikap dan cara komunikasi Harry Hikmat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang dianggap buruk terkait persoalan kunjungan kerja Mensos.
Ace mempermasalahkan komunikasi Sekjen Kemensos yang seharusnya memberikan informasi kedatangan Risma di daerah pemilihan para anggota Komisi VIII.
"Saya terus terang saja, ketika ibu ke dapil saya, kemudian tidak memberitahu ke dapil kami padahal kesepakatan kita bersama dalam setiap kali ibu menteri ke dapil setidaknya diberikan informasi yang mengatur adalah Sekjen," ujar Ace.
Menurut Ace, dirinya dan Komisi VIII DPR RI tidak pernah memiliki masalah komunikasi selama bekerja dengan Kemensos. Dia menegaskan tugas DPR adalah mengawasi kinerja lembaga eksekutif.
"Sekjen waktu itu memang minta maaf, tapi setelah itu nyerocos, bilang apa yang saya lakukan itu sinis, bahwa saya diundang oleh Kemensos enggak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu?," ujar Ace.
