Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono mempertegas komitmen kerja sama bilateral dengan Filipina dalam pertemuan Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) ke-8 di Jakarta, Kamis (23/4/2026). Indonesia fokus mendorong ekspansi ekspor alutsista produksi dalam negeri serta memberikan kepastian hukum bagi ribuan warga keturunan yang selama ini tidak memiliki status kewarganegaraan jelas (stateless).
Sugiono mengungkapkan, industri pertahanan Indonesia mulai laku di pasar Filipina. Salah satu bukti kerjasama tersebut adalah penggunaan pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) oleh militer Filipina.
"Ada pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang dipakai oleh pihak Filipina dan itu yang terus ingin kita tingkatkan kerja samanya," kata Sugiono usai bertemu Menlu Filipina Theresa Lazaro di Gedung Kemlu, Kamis (23/4/2026).
Dirinya menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya berhenti pada pemeliharaan unit yang sudah ada, tetapi juga menawarkan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lainnya.
Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi penyedia alutsista utama bagi Manila melalui mekanisme internal yang berlaku di Filipina.
"Kemudian kita juga menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk mereka bisa procure alat pertahanannya dari Indonesia. Tentu saja itu semua melalui mekanisme internalnya dia," terang Sugiono.
Selain isu pertahanan, persoalan kemanusiaan dan kewarganegaraan di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Filipina Selatan menjadi agenda prioritas pembahasan bersama Theresa Lazaro.
Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah kedua negara telah berhasil melakukan proses registrasi dan identifikasi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
"Kita berhasil melakukan proses registrasi dan identifikasi. Jumlahnya ada sekitar 8.000 yang Indonesian descent dan ada kurang lebih 10 persen dari situ, sekitar 800-an yang Filipino descent," jelasnya.
Langkah ini diambil agar para warga keturunan tersebut segera mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.
"Kita akan berikan hak-haknya sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing," tambah Sugiono.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Siti Fatimah
