tirto.id - Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta kepada seluruh jajaran ASN, TNI, dan Polri, netral pada penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Mantan Panglima TNI ini mendesak agar ASN, TNI dan Polri bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Hadi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024) dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (30/5/2024).
Hadi mengklaim, netralitas TNI, Polri, dan ASN penting agar legitimasi penyelenggaraan pilkada tidak terganggu. Ia mengingatkan, ketidaknetralan mempengaruhi kepercayaan publik dalam hasil pemilu.
“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun kepada penyelenggara pemilu,” kata dia.
Selain itu, Hadi mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada mulai berlangsung pada 27 November 2024 di 545 daerah dan dilaksanakan di 37 provinsi, termasuk Papua. Hal itu sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
Di Papua, penyelenggaraan akan berlangsung di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Maka dari itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024," kata Menko Hadi.
Mantan Menteri ATR/BPN ini berharap setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apa pun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, urgensi sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan, menjadi krusial karena stabilitas polhukam tentunya akan memengaruhi tahapan Pilkada 2024.
“Sebagai contoh, jika terjadi gangguan keamanan di salah satu daerah maka akan timbul situasi yang tidak kondusif, bahkan dapat mengancam penyelenggara pilkada, sehingga penyelenggaraan pilkada tidak dapat berjalan dengan baik bahkan bisa tertunda,” kata hadi.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan, pelaksanaan pilkada serentak ini untuk menemukan mutiara-mutiara yang tidak ditemukan pada saat pilkada dilaksanakan tidak langsung. “Oleh karenanya, tugas pemerintah pusat membantu sarana dan prasarana,” kata Tito.
Tito berharap stigma potensi kerawanan di Papua bisa dibuktikan dengan penyelenggaraan pilkada yang lancar. "Kalau Papua aman dan damai maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai," kata Tito.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
