Mengapa Cina Jorjoran Bangun Infrastruktur?

tirto.id - Xiaolu Guo, bocah perempuan sering terlambat datang ke sekolah. Anak perempuan tujuh tahun itu amat menikmati pemandangan ladang-ladang pertanian yang membentang sepanjang perjalanan dari rumah menuju sekolah. Hamparan bunga berwarna kuning yang bergoyang ditiup angin dan gerombolan kerbau yang berendam diri di sungai membetot perhatiannya.

Pemandangan itu ada di desa Wenling, Provinsi Zhejiang, Cina Selatan. Sebelum tahun 1990-an, kampung halaman Xiaolu Guo seorang novelis dan pembuat film yang kini tinggal di London, Inggris, masih berbentuk lembah pertanian. Dihiasi semak-semak tanaman teh dan hutan bambu yang lebat. Jangankan terowongan yang menembus pegunungan. Rambu lalu lintas pun tak ada di Wenling hingga medio 1970-an sampai 1980-an.

Sekarang desa terpencil itu telah berubah menjadi kota metropolis berukuran sedang yang menampung 1,4 juta jiwa. Seperti ratusan desa lainnya di Cina yang selama 30 tahun terakhir bertransformasi menjadi kota, Wenling dihiasi hutan beton cerminan banyaknya gedung pencakar langit yang baru dibangun. Untuk mencapai kota itu, Xiaolu Guo hanya membutuhkan waktu 4 jam 52 menit menggunakan kereta berkecepatan tinggi dari Shanghai.

Selama 30 tahun terakhir pemerintah Cina secara intensif berinvestasi di bidang infrastruktur. Di sektor transportasi, pembangunan infrastruktur artinya membuka akses ke pasar karena pasar domestik jadi terintegrasi. Biaya produksi, distribusi dan transportasi menjadi turun. Ini memungkinkan Cina untuk bersaing secara lokal maupun internasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan, investasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah Cina juga berhasil mengurangi angka kemiskinan penduduk dan meningkatkan layanan ekonomi serta perbankan.

“Target belanja infrastruktur telah menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan nasional,” sebut Bank Dunia dalam ringkasan studi kasus berjudul China: Infrastructure, Growth, and Poverty Reduction (PDF).

Banyak cara dilakukan Negeri Tirai Bambu itu membangun infrastruktur. Pada 1984 misalnya, pemerintah pusat meluncurkan program ‘Food-for-Work’ atau ‘Makanan-untuk-Kerja’. Bahan pangan gratis disediakan pemerintah pusat bagi desa miskin yang membangun jalan raya. Sementara pemerintah daerah diharuskan menyediakan dana untuk membayar bahan bangunan dan peralatan lainnya.

Selama tujuh tahun dari 1994-2000, pemerintah Cina menggelontorkan dana 920 juta renminbi untuk membangun jalan raya di 529 kabupaten miskin di 21 provinsi. Di periode itu, 420 ribu km jalan raya dibangun setiap tahun. Pada 2002, total luas jalan raya yang menghubungkan kota-kota baru di Cina mencapai 1.065 juta km persegi. Dekade 2001-2011, investasi infrastruktur di Cina naik sepuluh kali lipat dari $7 miliar menjadi $74 miliar.

Kesenjangan Investasi Infrastruktur

Manfaat sosioekonomi dari pembangunan infrastruktur, terlihat jelas dari pengentasan kemiskinan. Laporan McKinsey Global Institute berjudul Bridging Global Infrastructure Gaps (PDF), memaparkan pembangunan infrastruktur memiliki tingkat pengembalian sosioekonomi sekitar 20 persen. “Dengan kata lain, satu dolar investasi infrastruktur dapat meningkatkan PDB. Setiap 20 sen yang digunakan untuk investasi infrastruktur, dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang,” tulis MGI.

Analisis MGI juga menunjukkan, dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja dengan cepat. Peningkatan investasi infrastruktur sebesar satu poin persentase dari PDB dapat menghasilkan tambahan berupa: 3,4 juta pekerjaan langsung dan tidak langsung di India; 1,5 juta di Amerika Serikat; 1,3 juta di Brasil; dan 700 ribu di Indonesia.

“Bahkan investasi infrastruktur dalam jangka panjang, dapat menambah 0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi global,” sebut analisis MGI (PDF).

MGI mencatat, periode 1992-2013, Cina menghabiskan dana 8,6 persen dari PDB dunia setara $829 miliar hanya untuk infrastruktur. Padahal rata-rata negara hanya menghabiskan dana 3,5 persen dari PDB global. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia, Banglades, Malaysia, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam hanya menghabiskan 3,6 persen dari PDB global untuk pembangunan infrastruktur untuk kurun waktu lebih dari 20 tahun. Investasi infrastruktur Cina mengalahkan anggaran belanja infrastruktur Amerika Utara dan Eropa Barat meski sekalipun digabung.

Kesenjangan investasi infrastruktur yang mencolok, terlihat di negara-negara berkembang. Indonesia diperkirakan memiliki selisih 1,3 persen antara belanja dan kebutuhan infrastruktur sepanjang 2016-2030. Lebih tinggi dibanding rata-rata selisih anggaran infrastruktur negara-negara di dunia yang sebesar 0,4 persen atau setara $5,2 triliun.

Di bawah Indonesia mengikuti Afrika Selatan dan Meksiko dengan selisih masing-masing 1,2 persen dan 1,1 persen dari PDB global. India yang dicap sebagai negara dengan infrastruktur buruk memiliki selisih 0,5 persen dari PDB dunia dalam hal realisasi dan estimasi belanja infrastruktur. Hitungan selisih ini turut menghitung nilai tukar mata uang masing-masing negara yang kemudian dibagi dengan PDB dunia secara akumulatif.

American Society of Civil Engineers (ASCE) memperkirakan, jika dalam 10 tahun selisih kebutuhan infrastruktur AS sebesar $2 triliun tidak ditangani, maka akan membebani APBN negeri Paman Sam sebesar $3,9 triliun pada PDB tahun 2025. Kekurangan itu akan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat AS. Misalnya saja hilangnya 5,5 miliar jam hilang akibat kemacetan lalu lintas. Selain itu hampir 10 persen dari jembatan yang menghubungkan berbagai negara bagian di AS dan digunakan oleh 56 ribu warga, akan berkurang.

“Masyarakat AS akan segera mengalami volume kepadatan transit di 24 dari 30 bandara besar setidaknya selama sekali dalam sepekan. Kegagalan investasi infrastruktur juga akan berdampak pada keselamatan pribadi warga negara,” tulis Michael S. Burke, Chairman and Chief Executive Office dari AECOM dalam laporan berjudul The Future of Infrastructure (PDF).

Cina menjadi pemimpin dalam hal surplus antara realisasi dan target belanja infrastruktur. Negara yang yang dipimpin Xi Jinping ini justru menghabiskan dana 3,3 persen lebih banyak dibanding perkiraan belanja infrastruktur. Negara-negara di dunia yang juga menghabiskan dana belanja infrastruktur lebih besar dibanding perkiraan adalah Jepang, Australia dan Qatar dengan masing-masing besaran surplus 1,5 persen, 1,2 persen dan 0,3 persen.

Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan Cina, membuat negara tersebut mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sejak 2011. Alhasil, Cina menyumbang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global. Di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, pemerintah Cina tetap berencana investasi secara agresif di seluruh sektor infrastruktur utama. Ini dilakukan untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan di masa depan.

Misalnya saja dengan menambah jalur kereta sebanyak 157 persen dari yang sudah ada saat ini menjadi 139 ribu km sampai dengan tahun 2020. Kapasitas terminal kontainer akan ditambah sebanyak 132 persen menjadi 237 juta TEU dan menambah jumlah bandara sebanyak 62 persen menjadi lebih dari 240 bandara selama dua tahun ke depan.

Itu semua dilakukan dalam rangka membuka koridor logistik baru yang akan menghubungkan cluster kota yang baru dan yang sedang berkembang. Feng Yongsheng, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Cina, mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum berkembang membantu mengatasi kesenjangan infrastruktur. Stabilisasi investasi menjadi hal penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina saat ini. Sebabnya, Cina perlu meluncurkan 165 proyek infrastruktur skala besar yang termasuk dalam rencana lima tahun ke depan secepat mungkin.

Investasi infrastruktur, kata Zeng Kanghua, seorang profesor di Universitas Keuangan dan Ekonomi di Beijing, dapat membantu Cina mengimbangi dampak negatif dari ketegangan perdagangan dengan AS. Sebab, investasi domestik merupakan pendorong utama bagi perekonomian negara. “Perbaikan infrastruktur dapat mendorong lebih banyak perusahaan, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi dan berkembang di daerah yang kurang berkembang, sehingga meningkatkan ekonomi lokal,” kata Zeng seperti dilansir dari Telegraph.