Menelisik Pesan Politik di Balik Jamuan Makan Malam Prabowo-RK

tirto.id - Duduk saling berhadapan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Politikus Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), tampak menikmati suasana santap malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024). Selama hampir satu jam, Presiden RI dan juga calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01 itu menunjukan kedekatannya saling bersenda gurau dan berdiskusi banyak hal.

Momen makan malam itu diunggah RK melalui akun media sosial Instagram pribadinya, yakni @ridwankamil. Dalam momentum tersebut, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku membicarakan banyak hal. Salah satunya terkait dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang dibahas tentang IKN, tentang hal-hal yang sifatnya pribadi,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

RK sendiri mengaku senang memiliki kesempatan berbincang langsung bersama orang nomor satu di Indonesia sambil menyantap makan malam. “Siapa yang tidak senang diajak makan malam sama Presiden," ucap dia.

Momen makan malam tersebut tentu saja menimbulkan banyak tafsiran. Tak bisa dibantahkan juga pertemuan antara Prabowo dan RK kental dengan aroma politiknya, apalagi posisi RK saat ini merupakan Calon Gubernur DKI Jakarta yang notabene mendapatkan dukungan langsung dari Partai Gerindra.

Di sisi lain, koalisi yang mendukung RK juga berada dalam satu barisan dengan tim pemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu sebelumnya. Ditambah RK sendiri juga masih menjadi bagian dari kelompok tersebut.

“Oleh karena itu, tampaknya wajar jika ada upaya untuk menunjukkan kepada publik keakraban antara RK dan Prabowo,” ujar Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, kepada Tirto, Jumat (1/11/2024).

Prabowo Effect di Pilkada Jakarta

Saat ini, Prabowo, kata Felia, adalah ikon politik yang memiliki pengaruh sangat besar di Indonesia, terlebih setelah ia menjabat sebagai presiden. Posisi ini menjadikannya tokoh sentral yang dilihat banyak pihak sebagai sumber dukungan politik yang kuat.

“Selain untuk mempertegas posisinya di lingkaran kekuasaan, ini bisa jadi langkah strategis RK juga untuk meraih simpati dari 58 persen pemilih Prabowo karena hal tersebut bisa menunjukkan dukungan Prabowo untuk RK di Pilkada Jakarta,” kata dia.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih suara terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan presiden kemarin. Keduanya memperoleh 2.692.011 suara atau 41,67 persen. Suara pasangan ini berhasil mengungguli kedua lawannya, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Analis politik dari Skala Data Indonesia, Arif Nurul Iman, memandang, RK ingin mengambil keuntungan elektoral dengan menunjukan kepada publik bahwa Prabowo dekat dengannya. Meski sebatas acara makan malam, bukan tidak mungkin persepsi publik melihat pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan Prabowo kepada pria yang juga disapa Kang Emil itu.

“Kita tahu endorsement Prabowo memiliki daya dongkrak elektabilitas sehingga pertemuan diposting RK tersebut tidak lepas dari urusan elektoral,” kata dia kepada Tirto, Jumat (1/11/2024).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan, dukungan Prabowo terhadap RK bisa mendongkrak elektabilitas RK di Pilkada Jakarta yang merosot dalam beberapa hasil survei. Survei Charta Politika soal Pilkada DKI 2024 yang dilaksanakan pada 19-24 September misalnya, menunjukkan RK dan Suswono berada di angka 48,30 persen. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno 36,50 persen, dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di angka 5,60 persen.

Dalam simulasi pasangan jika melihat tren dari tiga survei terakhir (LSI, Poltracking, dan Charta Politika) terlihat bahwa gap elektabilitas dari awal hingga akhir September Ridwan Kamil-Suswono turun 3,5 persen, Dharma-Kun naik 2,4 persen, dan Pramono - Rano Karno naik 8,1 persen.

Sedangkan dalam survei LSI, Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara tertinggi. Pasangan nomor urut 3 itu mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Survei tersebut dilakukan kepada 1.200 orang pada 10-17 Oktober 2024 dengan cara wawancara secara random. Margins of error dalam survei ini 2,9 persen.

“Kalau nggak begini [bertemu Prabowo] RK bisa ada kemungkinan kalah, apalagi ketika dia gagal mengkonversi Anies Effect,” ujar Agung kepada Tirto, Jumat (1/11/2024).

Mempersolid KIM Plus

Dari sudut pandang lain, Felia Primaresti beranggapan, pertemuan RK dan Prabowo juga memiliki nuansa taktis yang lebih dalam. Selain upaya meningkatkan elektabilitas di tengah tren penurunan, ada pula tantangan soliditas di internal koalisi, di mana terdapat indikasi bahwa kekompakan koalisi ini belum sepenuhnya tercapai di level akar rumput.

“Praktis dalam KIM Plus, hanya Golkar dan PKS saja yang paling memiliki kepentingan besar untuk memenangkan keduanya, sementara beberapa yang lain diisukan pindah kubu,” kata Felia.

Hal ini, kata Felia, tentu berbeda dengan kekompakan saat Pilpres 2024 lalu. Secara sejarah, koalisi partai yang sangat cair dan pragmatis di Indonesia, dukungan dan kekompakan, serta kombinasi partai dalam koalisi saat pilpres bisa berbeda dengan saat pilkada.

Berdasarkan semua kejadian tersebut, menurut Felia, di sini lah momen keakraban RK dengan Prabowo dapat menjadi sinyal strategis. Hal itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa dirinya tetap memiliki hubungan baik dengan Prabowo. Ini sekaligus juga bisa diartikan sebagai pesan kepada koalisi dan pemilih bahwa ia masih memiliki pengaruh dan peluang untuk didukung Prabowo secara penuh.

“Bisa jadi, manuver ini adalah sinyal juga kepada koalisinya bahwa ia merupakan kandidat yang masih mendapatkan perhatian dari figur sentral kekuasaan, sekaligus ia ingin menunjukkan bahwa ia tetap "diakui" oleh Prabowo,” jelas dia.

Meskipun demikian, posisi Prabowo sebagai presiden menuntutnya untuk tetap menjaga netralitas dan menghindari tindakan yang bisa diartikan sebagai keberpihakan politik. Untuk menjaga keseimbangan, Felia mendorong, Prabowo juga perlu lebih berhati-hati dalam melakukan pertemuan politik, terutama di saat ada pihak dalam koalisinya yang tengah berkompetisi secara terbuka.

Selain itu, Prabowo juga perlu mengambil sikap strategis dan berhati-hati. Ia mengingatkan keberpihakan Presiden bisa berimbas pada kondisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru jalan, termasuk dalam memberi sinyal dukungan ke paslon yang tepat dan sejalan dengan programnya dan aman untuk posisi politiknya.

Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, mengatakan, pertemuan itu memang syarat atas tafsiran liar dan terkesan kurang peka terhadap sentimen publik. Sejak Pilpres 2024, isu cawe-cawe di pemilu menjadi pembahasan utama publik.

“Foto Prabowo dengan Ridwan Kamil dengan jelas akan ditafsirkan sebagai sinyal dukungan, hingga pada tafsiran cawe-cawe. Ini adalah tafsiran yang sulit dihindari,” ujar dia kepada Tirto, Jumat (1/11/2024).

Oleh karena itu, Musfi menilai Prabowo perlu lebih peka terhadap sentimen publik semacam itu. Prabowo tidak boleh menunjukkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra karena sekarang statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kang Emil membantah bicara soal Pilkada Jakarta dalam pertemuan dengan Prabowo. Ia justru berbicara tentang pembangunan Nusantara.

"Saya masih kurator IKN, jadi membahas IKN juga. Tapi saya sebenarnya juga belum sempat mengucapkan selamat sebagai Ketua TKD Jabar apalagi kemarin memberikan suara terbanyak 16, 6 juta kalau nggak salah 58 persen. Waktu pelantikan kan ramai, keburu-buru. Nah kemarin satu jam alhamdulillah bisa diajak makan malam," kata Kang Emil di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Ridwan Kamil membantah Prabowo menitip pesan masalah Pilkada Jakarta. Ia mengaku belum ada pesan lebih jauh tentang hal tersebut.

"Belum ada, nanti mungkin di waktu yang tepat karena sesuai aturan beliau kan sudah posisinya jadi Presiden," urainya.

Terkait perbincangan dengan Prabowo dalam isu IKN, Ridwan Kamil mengaku tak membahas soal tawaran jabatan Kepala Otorita IKN. "Nggak ada, kan saya jadi kurator itu tentang keilmuan bukan jabatan politik. Jadi yang dibutuhkan itu ilmu tata kota, arsitekturnya," pungkasnya.