tirto.id - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pemerintah tidak akan memberikan dispensasi khusus kepada santri dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Langkah ini dilakukan demi terjaganya keselamatan jiwa bersama dari bahaya dan ancaman COVID-19.
Yaqut mengakui kebijakan larangan mudik ini tidak mudah diterima oleh kalangan pesantren. Apalagi, biasanya jelang Hari Raya Idul Fitri rata-rata ponpes telah mengakhiri masa pembelajarannya dan memulangkan para santri ke kampung halamannya.
“Untuk itu kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orang tua santri untuk bisa memahami Aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan virus COVID-19,” kata Yaqut melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).
Ketua GP Ansor itu memandang potensi melambungnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi pada saat Lebaran. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah berupaya dengan membuat kebijakan pengetatan maupun pelarangan bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan sebagaimana tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 No 13 Tahun 2021.
Dengan dasar tersebut, Gus Yaqut berharap semua masyarakat termasuk kalangan santri untuk bisa memahami secara baik munculnya pelarangan mudik saat Lebaran tahun ini.
"Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus. Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik, potensi penularan virus pada Kiai dan Ibu Nyai," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini menjelaskan, upaya mengontrol santri saat di rumah juga bukan hal yang mudah. Sebab jumlah mereka juga tak sebanding dengan petugas yang ada.
Di sisi lain, upaya pemulangan santri ke ponpes usai Lebaran juga memunculkan persoalan yang tak kalah ringan. Santri wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, karantina, dan sebagainya sebelum benar-benar bersih dari virus.
"Ini tentu membutuhkan banyak hal yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo yang mepet," kata Yaqut.
Yaqut juga meminta para pengelola ponpes untuk mengisi masa libur santri dengan membuat kegiatan-kegiatan di internal yang positif dan menyenangkan.
“Di pondok itu juga tidak kurang berkahnya dengan meningkatkan amaliah, belajar dan mengaji. Sebab itu, mari menunda dulu sejenak untuk bertemu keluarga agar semua terlindungi. Silaturahmi, sungkem di Hari Raya Idul Fitri juga bisa dilakukan melalui virtual tanpa mengurangi makna,” terangnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya meminta adanya kemudahan bagi para santri untuk bisa pulang ke rumahnya demi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Juru Bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masudki Baidlowi mengatakan kemudahan ini diusulkan Ma'ruf Amin setelah mengetahui kekhawatiran para santri terhadap larangan mudik lebaran dan adanya pengetatan perjalanan jelang mudik lebaran.
"Para santri khawatir tidak bisa berkumpul dengan orang tua mereka. Mereka khawatir tidak bisa pulang setelah masa pengajian usai, karena umumnya pengajian Ramadhan baru berakhir di hari ke-21 Ramadhan atau 3 Mei 2021," jelas Masduki keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/4/2021) dilansir dari Antara.
Masduki membantah bila Ma'ruf Amin meminta dispensasi bagi para santri untuk bisa mudik saat diberlakukannya masa larangan mudik, 6-17 Mei 2021, tetapi pada masa pengetatan perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik lebaran yakni 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei.
"Jadi, sekali lagi ditegaskan, bahwa kepulangan para santri dari pesantren bukan di kurun waktu Larangan Mudik pada 6-17 Mei; namun dalam rentang waktu pengetatan mudik, yaitu sekitar 4-5 Mei," kata Masduki.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
