Masuk tirto.id
tirto.id - Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy akan menjalani hukuman lima tahun penjara mulai 21 Oktober 2025 di penjara La Sante, Paris. Kasus apa yang menjeratnya?
Presiden Prancis periode 2007-2012 itu divonis bersalah pada 25 September 2025 karena diduga menerima pendanaan ilegal dari Libya. Dana ini digunakan untuk kampanye pemilihan presiden (pilpres) yang berhasil dimenangkannya pada 2007.
Mengutip France24, Pengadilan Paris menemukan bukti bahwa Sarkozy telah mengizinkan rekan dekatnya meminta dana dari otoritas Libya pada 2005 untuk kebutuhan selama kampanye pilpres. Saat itu Libya berada dalam kepemimpinan Muammar Gaddafi.
Pengadilan yang dipimpin hakim Ketua Natahalie Gavarino memutuskan Sarkozy bersalah atas konspirasi kriminal. Hakim menganggap pelanggaran yang dilakukannya sangat serius.
Kendati demikian, Sarkozy membantah telah melakukan kesalahan apapun. Ia menilai putusan sidang terhadapnya sebagai skandal.
Sarkozy menggambarkan dirinya adalah target dendam politik. Kasus tersebut menurutnya diatur orang-orang yang terkait dengan pemerintahan Gaddafi.
Ia menduga tuduhan yang muncul berkaitan dengan dukungannya pada penggulingan pemimpin Libya di tahun 2011. Insiden pemberontakan Musim Semi Arab ini menyebabkan kejatuhan dan kematian Gaddafi.
Sarkozy memutuskan mengajukan banding. Pengadilan banding Paris memiliki waktu hingga 18 bulan untuk menjadwalkan sidang tersebut. Meski begitu, Sarkozy tetap harus menjalani penahanan karena vonis sebelumnya yang telah ditetapkan.
Setelah resmi ditahan, tim pengacaranya dapat mengajukan permohonan pembebasan sementara. Tetapi, Sarkozy akan tetap berada di tahanan kecuali pengadilan memutuskan sebaliknya.
Penahanan Sarkozy sebelum keputusan pengadilan banding mendapatkan kritikan keras dari kelompok kanan dan sayap kanan jauh. Meski begitu, jajak pendapat yang dilakukan Elabe pada akhir September ini menemukan, 61 persen responden menilai keputusan itu adil. Sebanyak 38 persen di antara menganggapnya "tidak adil".
Pria berusia 70 tahun itu akan menjadi pemimpin Prancis pascaperang dan mantan kepala negara Uni Eropa pertama yang mendapatkan hukuman penjara. Sarkozy kemungkinan ditempatkan pada unit untuk tahanan rentan atau sel isolasi demi menjamin keselamatannya.
Bagaimana Nicolas Sarkozy Memperoleh Dana Pilpres dari Libya?
Tuduhan pada Sarkozy mencuat saat putra Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, mengeluarkan pernyataan ke media pada 2011. Ia menuntut Sarkozy mengembalikan uang milik rakyat Libya.
”Sarkozy harus mengembalikan uang yang didapatnya dari Libya untuk kampanye pemilunya. Kami mendanai kampanyenya dan kami memiliki bukti…… Hal pertama yang kami tuntut adalah badut ini mengembalikan uang itu ke rakyat Libya.” kata Saif.
Tuduhan itu makin menguat saat pengusaha Prancis kelahiran Lebanon, Ziad Takieddine, buka suara. Pengusaha yang dekat dengan rezim Gaddafi ini mengaku saat wawancara dengan Mediapart pada 15 November 2016, kerap membawa uang tunai untuk kebutuhan kampanye Sarkozy.
Takieddine mengaku telah terbang tiga kali dari Tripoli menuju Paris dari pada akhir 2006 dan awal 2007. Dari perjalanan inilah titipan uang kampanye diberikan dari kepala intelijen militer Gaddafi, Abdallah Senuss, pada Takieddine.
Uang tunai ini dibawa dalam koper dengan pecahan 200 dan 500 euro. Saat sudah sampai Paris, uang diserahkan kepada Sarkozy dan kepala stafnya, Claude Guéant.
Meski begitu, Takieddine enggan jika dikatakan sebagai kurir uang. Ia mengatakan Sarkozy menggantungkan pendanaan pada Gaddafi pada 2006-2007.
"Saya telah menemukan hal-hal yang seharusnya tidak lagi disembunyikan,” kata Takieddine.
Video kesaksian Takieddine tersebar lima hari sebelum pemilihan calon presiden dari Partai Les Républicains. Posisi Sarkozy sempat dalam keadaan berbahaya karena berhadapan dengan calon lain saat itu.
Pengadilan Perancis sudah membuka penyelidikan dugaan kampanye Sarkozy pada 2007 yang dibiayai secara ilegal, pada 2013. Kasus ini bergulir hingga akhirnya Sarkozy mendapatkan vonis.
Simak berbagai informasi international lainnya melalui tautan berikut:
Editor: Iswara N Raditya
