tirto.id - Data tahun 2017 menunjukkan sektor pariwisata berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Pariwisata menempati peringkat kedua penyumbang devisa terbesar setelah sektor migas.
Bahkan tahun ini, pemerintah melalui kementerian pariwisata optimistis sektor ini akan menyodok peringkat pertama sebagai penyumbang devisa terbesar. Melihat tren penerimaan devisa dari tahun ke tahun, bukan tak mungkin prediksi pemerintah menjadi kenyataan.
Namun, seperti halnya industri lain, pariwisata menghadapi tantangan semakin besar. Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, sektor pariwisata telah menghadapi beberapa rintangan dan krisis.
Pada 2016, tak lama setelah teror bom Thamrin, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris langsung mengeluarkan travel advice. Hal sama terjadi pada Mei 2018 saat teror bom di Surabaya. Dunia internasional merespons dengan mengeluarkan travel advice—kali ini lebih banyak dari tahun 2016 dengan jumlah 14 negara. Dengan rilis travel advice ini, banyak wisatawan mancanegara menunda perjalanan ke Indonesia.
Krisis pada industri di Indonesia terjadi tak hanya dari terorisme, tapi juga bencana. Tahun lalu, pemerintah bahkan harus merevisi target kunjungan dari 15 juta menjadi 14 juta wisatawan mancanegara.
Erupsi gunung Agung di Bali diduga kuat jadi salah satu faktornya. Erupsi yang terjadi di pengujung 2017 ini telah membuat banyak wisatawan mancanegara menunda bahkan membatalkan kunjungannya. Padahal Bali sebagai destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata di Indonesia.
Krisis pada sektor pariwisata tahun ini pun berlanjut dengan rentetan gempa di Pulau Lombok pada Juli-Agustus 2018. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengemukakan bahwa imbas dari gempa bumi di Lombok akan berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara dan negara berpotensi kehilangan Rp1,4 triliun dari peristiwa ini.
Padahal, sebelumnya, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan Wisman sebanyak 17 Juta Wisman pada 2018. Kesiapan destinasi menghadapi krisis merupakan saat yang krusial bagi kelangsungan industri pariwisata itu sendiri, Lalu bagaimana pariwisata menjawab krisis ini?
Tahap-Tahap Krisis
Banyak ahli berpendapat bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki kerentanan paling tinggi. Pendapat ini diperkuat oleh fakta bahwa industri pariwisata sangat tergantung pada sektor-sektor ekonomi lain.
Ketergantungan yang tinggi pada sektor eksternal lain inilah yang membuat sektor pariwisata unik.
Sebelum membicarakan respons terhadap krisis, kita harus memahami apa yang disebut krisis dalam konteks destinasi pariwisata. Dalam sebuah penelitian, Prideaux dan Laws mendefinisikan krisis dalam industri pariwisata sebagai “segala peristiwa yang mengganggu dan menghambat jalannya industri pariwisata”.
Apa saja yang dapat mengganggu aktivitas industri pariwisata?
Dalam Tourism Crises: Causes, Consequences and Management (2007), pakar pariwisata internasional Joan C. Henderson membagi krisis di industri pariwisata dalam delapan kategori berdasarkan faktor: krisis pariwisata yang berhubungan dengan ekonomi, politik, terorisme; konflik sosial-budaya dan pariwisata; krisis lingkungan pariwisata; krisis pariwisata yang berhubungan dengan kesehatan, teknologi, dan pariwisata; dan krisis komersial.
Dampak krisisnya pun bisa diukur berdasarkan skala, sebagaimana disebutkan oleh Prideaux. Pertama, skala dilihat dari ukuran dampak, hal ini termasuk dampak kerusakan, kerugian yang muncul, hilang/berkurangnya daya tarik alam, serta turunnya jumlah wisatawan.
Kedua, skala dilihat dari waktu yang dibutuhkan sebuah destinasi untuk memulihkan diri. Ketiga, luas kawasan yang terdampak dari krisis. Keempat, skala yang dilihat dari tingkat bahaya. Hal ini mengacu pada tingkat risiko tetapi belum langsung berdampak pada sektor pariwisata seperti pengaruh inflasi suatu negara.
Dari tinjauan jelaslah bahwa spektrum krisis pada industri pariwisata sangatlah luas sehingga membutuhkan pendekatan lintas disiplin untuk memahami dan mengelolanya.
Belajar dari Bencana
Penelitian Faulkner (2001) dan Ritchie (2004) menyepakati ada tiga tahapan krusial dalam menghadapi krisis di sektor pariwisata. Pertama, pra-krisis, yakni tahapan paling mendasar dalam proses mitigasi krisis yang akan terjadi. Tahap ini ditempuh dengan menganalisis potensi krisis, dari faktor internal seperti kesalahan manajemen hingga faktor eksternal. Perencanaan krisis pariwisata harus terintegrasi dengan strategi mitigasi kebencanaan nasional.
Masih dalam tahap pra-krisis, hal yang wajib dilakukan adalah membangun hubungan yang baik dengan media, serta mempersiapkan sentra komando bencana dan sistem aliran komunikasi mempermudah akses informasi bagi media. Satu hal yang juga tak kalah penting adalah membangun hubungan dan mengedukasi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata.
Kedua, fase krisis, yang sangat krusial tapi sulit dihadapi karena tidak selalu dapat diprediksi. Selain meningkatkan frekuensi komunikasi dari pihak pariwisata ke media, dan membuka sebanyak-banyaknya saluran komunikasi, mengaktifkan pusat krisis dan memberikan informasi jujur dan cepat kepada seluruh pihak yang terpapar krisis perlu dilakukukan. Keamanan dan keselamatan masyarakat lokal dan wisatawan juga perlu dijamin dengan menyediakan kebutuhan dasar dan evakuasi.
Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memetakan infrastruktur vital, misalnya pusat-pusat kesehatan, akses penghubung transportasi, dan infrastruktur komunikasi. Proses evakuasi dan pendistribusian logistik bagi para korban krisis bergantung pada infrastruktur ini.
Ketiga, tahapan pasca-krisis, yang dapat dibagi menjadi dua: jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, koordinasi antara regulator/pemerintah dan pihak swasta sebagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata penting dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang dapat dikerjakan untuk bangkit dari krisis. Di antaranya meningkatkan kegiatan pemasaran dengan pesan-pesan yang positif, dengan target utama calon wisatawan domestik. Segmen ini dapat menjadi pilihan utama karena umumnya mereka mendapatkan paparan informasi yang lebih baik ketimbang wisatawan internasional.
Dalam jangka panjang, krisis dapat menjadi momentum bagi pihak regulator untuk meningkatkan manajemen krisis, sekaligus meningkatkan pelayanan, menciptakan terobosan baru, dan memperkenalkannya kepada masyarakat sebagai tuan rumah dan wisatawan yang berkunjung. Krisis menciptakan peluang untuk hal-hal tersebut.
Proses pemulihan jangka pendek dan panjang harus termonitor dan terukur. Khusus pada sektor pariwisata, pihak regulator maupun swasta memiliki peran yang sama pentingnya untuk memastikan pariwisata kembali berjalan dengan baik.
Manajemen krisis penting dirancang untuk meminimalisir risiko di destinasi wisata. Tak hanya itu, penting bagi destinasi wisata menjadikannya sebagai fondasi demi memastikan kegiatan pariwisata berjalan dengan baik. Di titik ini, kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam menyatukan kepentingan baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat lokal dalam menghadapi krisis.
Krisis akibat bencana alam atau bencana sosial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak, tak hanya akan menggoyang fondasi kegiatan pariwisata, namun juga menghambat sebuah negara dalam membangun sektor pariwisatanya. Dengan mempelajari krisis di masa lalu, kita bisa membangun fondasi manajemen krisis yang lebih baik.
Menimbang kompleksnya tuntutan wisatawan, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, serta eskalasi ancaman bencana alam yang semakin meningkat, pendekatan holistik untuk mengelola krisis pada destinasi pariwisata harus hadir sebagai prasyarat agar bisnis bisa terus berlangsung.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
