tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, sejumlah penyakit saat pemilu yang perlu diantisipasi mulai saat ini. Pertama, politik uang untuk memenangkan kandidat melalui pembelian dukungan.
Dia menuturkan, suara dapat dibeli secara borongan maupun eceran. Pembelian suara secara borongan dapat melalui pejabat di desa, kecamatan hingga KPU.
"Banyak di KPU meski sudah independen, karena KPU bukan hanya di Jakarta. Itu ada sampai ke daerah bahkan tingkat TPS itu orang KPU semuanya," kata Mahfud dikutip dari Antara, Selasa (8/8/2023).
Sementara itu, pembelian suara secara eceran atau biasa disebut serangan fajar. Berdasarkan hasil penelitian KPK, terjadi peningkatan volume pada korupsi sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
"Kalau berdasarkan hasil penelitian itu, korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu menjelang pemilu. 2014, 2018, 2019, dan mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024," ungkapnya.
Dia menilai, ketika pemilu dan pilkada belum serentak, terlihat peningkatan korupsi. Sebab, pemilu selalu diiringi dengan terjadinya upaya korupsi atas keuangan negara.
"Di situlah sebabnya penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang pemilu," ucap Mahfud.
Penyakit lainnya yaitu hoaks atau berita bohong. Isinya kata Mahfud menimbulkan perpecahan. Padahal, pemilu merupakan ekspresi demokrasi dan demokrasi akan menjadi liar serta merusak masyarakat jika tidak ada nomokrasi.
"Kami akan tegakkan, siapa yang memain-mainkan demokrasi maka nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi orang memecah-belah kehidupan bangsa dan negara kita," tegasnya.
