Mahasiswa Interupsi Diskusi di UGM, Bakom: Demokrasi Itu Dialog

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi aksi interupsi oleh sejumlah mahasiswa terhadap diskusi yang dihadiri tiga pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Ia menekankan demokrasi harus berbasis dialog, bukan sekadar tuntutan sepihak.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan, bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi saat diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Acara yang berjalan, kata Qodari, berlangsung tertib dan mendapat izin otoritas kampus. Namun, acara sempat bubar setelah sekelompok mahasiswa merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan.

Qodari menyayangkan tindakan tersebut dan menilai bahwa perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui ruang diskusi yang proporsional.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” tuturnya.

Terkait tuntutan mahasiswa yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan program tersebut merupakan mandat konstitusional hasil pemilu yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Ia menjelaskan, program itu lahir dari visi-misi Presiden Prabowo Subianto yang telah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia.

“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegasnya.

Qodari membagi ketidaksetujuan mahasiswa ke dalam dua kategori, yakni politik dan teknokratis.

Untuk tuntutan politik terkait penghentian program kerja, ia menyebut tidak ada ruang negosiasi karena itu merupakan janji kampanye Presiden.

“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” imbuhnya.

Namun, ia membuka ruang bagi masukan yang bersifat teknokratis.

“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” pungkas Qodari.