tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat tata kelola BPJS Kesehatan, termasuk menekan praktik fraud yang selama ini membebani sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Luhut mengatakan pemerintah tengah mengembangkan penerapan AI pada sistem BPJS Kesehatan melalui enam lapisan transformasi yang mencakup pencegahan penyakit, deteksi dan triase pasien, optimalisasi pengobatan, penguatan integritas klaim, intelijen kesehatan, hingga pembiayaan. Menurut dia, pengembangan sistem tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak mengingat kompleksitas sektor kesehatan.
"Sekarang sedang kita kembangin, kita kerjasama dengan luar kalau ini karena masalah kesehatan, jadi kita kerjasama, kita lihat ini ini akan bisa dihemat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Luhut menjelaskan langkah tersebut menjadi penting mengingat nilai klaim layanan kesehatan nasional terus meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkannya, nilai klaim layanan kesehatan pada 2025 mencapai Rp201 triliun dengan rasio klaim sebesar 107 persen.
Di sisi lain, nilai fraud di sektor kesehatan diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan transformasi berbasis AI untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Pemerintah merancang enam lapisan transformasi AI untuk BPJS Kesehatan. Pertama, pencegahan melalui prediksi risiko penyakit sebelum menimbulkan biaya pengobatan yang mahal. Kedua, deteksi dan triase untuk mengarahkan peserta ke tingkat layanan yang tepat.
Ketiga, optimalisasi pengobatan guna menekan pemborosan klaim layanan kesehatan. Keempat, penguatan integritas klaim melalui sistem deteksi fraud berbasis AI. Kelima, intelijen kesehatan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Keenam, penguatan sistem pembiayaan melalui peramalan aktuaria dan peringatan dini terhadap risiko solvabilitas dana.
Luhut mengatakan implementasi AI tidak akan berjalan optimal tanpa integrasi data nasional yang saat ini tengah dibangun pemerintah.
Ia menyebut Indonesia baru memiliki integrasi data nasional setelah 81 tahun merdeka. Berbagai basis data yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri kini mulai dihubungkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































