Luhut Laporkan ke Presiden Soal Kunjungannya dari AS

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil kunjungannya dari Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya melaporkan hasil kunjungan ke San Fransisco mengenai energi yaitu di California dilakukan penghematan penggunaan energi sehingga mereka bisa menghemat 5-8 persen," kata Luhut ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/10/2016).

Menurut Luhut, penghematan energi yang dilakukan California juga bisa diterapkan di Indonesia. "Itu program dari Kementerian Energi AS, itu bisa menghemat energi kita kalau diterapkan," ucapnya.

Pemerintah, kata dia, juga akan mengirim tim dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bappenas, Kementerian ESDM ke AS guna melihat dan mempelajari.

Selain itu, Luhut juga menyebutkan bahwa dirinya akan melaporkan mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan dibidang usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Ketiga saya laporkan kemajuan Blok Masela. Selama beberapa bulan ini kemajuannya cukup baik. Pertemuan dua kali seminggu selalu dilakukan Kementerian ESDM, SKK Migas dan Shell," tuturnya.

Ia menyebutkan semalam dirinya juga dilapori pihak Kementerian ESDM mengenai hal itu dan hasilnya membanggakan.

"Sekarang sedang berjalan siapa berbuat apa, pada saatnya akan disampaikan secara resmi. Intinya komunikasi berjalan baik," ujarnya.

Ia menyebutkan, dengan payung hukum revisi PP 79 sepertinya proyek-proyek yang belum jalan akan berjalan dengan baik.

Luhut mengatakan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan "dwelling time". "Kami mengirim tim ke daerah. Sekarang tak boleh lagi orang-orang Pelindo bilang tidak, Kami kirim tim ke Belawan, antrean kontainer cukup panjang di sana," ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah “dwelling time”, harus dibangun "dry port", mekanisme kerja di dalam harus diperbaiki, kemudian harus ada "dobel crane".

"Kalau Pelindo kesulitan, ajak swasta supaya lebih transparan," tegasnya.

Menurut dia, pihaknya meminta melakukan perbaikan, tidak boleh lagi ada keterlambatan. "Itu bagian dari upaya memotong 'cost' transportasi kita yang sangat mahal," imbuhnya.