Menuju konten utama
Pelantikan Gubernur Jakarta

Luhut Harap Anies-Sandi Jadi Pemimpin Semua Kelompok di DKI

Luhut berpesan agar Anies-Sandiaga sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru bisa mengayomi semua kalangan di ibukota.

Luhut Harap Anies-Sandi Jadi Pemimpin Semua Kelompok di DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato politiknya di halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan berharap, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi seluruh masyarakat Jakarta, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja.

Pernyataan Luhut itu sebagai respons atas pidato Anies di hadapan pendukungnya usai dilantik sebagai pemimpin DKI Jakarta periode 2017-2022. Mantan Menkopolhukam ini juga berpesan agar gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru ini bisa mengayomi semua kalangan di ibukota.

“Selamat bekerja, mudah-mudahan Pak Anies bisa jadi gubernur yang baik sama Pak Sandi. Dia bukan gubernur kelompok satu, kelompok dua, dia gubernur semua,” kata Luhut dalam acara Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (17/10/2017).

Luhut menambahkan “Jadi jangan ada pribumi, non-pribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih Pak Anies juga kan macam-macam,” kata Luhut.

Baca juga:Kata "Pribumi" yang Polemis dalam Improvisasi Pidato Anies

Sebelumnya, dalam pidato usai pelantikannya di Balai Kota Jakarta, Senin (16/10/2017), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurut Anies, warga harus merasakan manfaat kemerdekaan. Jakarta seharusnya bisa menjadi layaknya sebuah aplikasi Pancasila.

“Pancasila harus menjadi kenyataan di Ibu Kota. Silanya harus dirasakan dalam keseharian. Indonesia bukan negara berdasarkan atas satu agama, tapi Indonesia bukan negara antiagama. Ketuhanan layaknya menjadi landasan sebagaimana sila utama Pancasila,” kata Anies.

Pidatonya yang menggunakan istilah “pribumi” itu kemudian menjadi perbincangan lantaran istilah tersebut sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Namun, Anies telah memberikan klarifikasi bahwa konteks pidatonya yang menyebut “pribumi” tersebut adalah merujuk pada masa kolonial Belanda.

Baca juga artikel terkait ANIES-SANDIAGA atau tulisan lainnya dari Abdul Aziz

tirto.id - Politik
Reporter: Abdul Aziz
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz