LSI Dorong Revisi UU Parpol Atur Pendanaan dan Sistem Kaderisasi

tirto.id - Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mendorong pemerintah dan DPR segera membahas revisi UU Partai Politik. Dalam pembahasan undang-undang tersebut, Djayadi berharap agar pemerintah dan DPR membahas klausul yang mengatur sumber keuangan bagi partai politik.

Dirinya meminta dalam setiap pengumpulan kas partai politik agar tidak didominasi oleh individu tertentu yang ke depannya dapat menjadi jejaring oligarki.

"Sudah berjalan ini, tapi sifatnya oligarki, hanya ada orang tertentu yang menyumbang, terutama ketua umum atau orang yang berkomunikasi dengan partai. Sumbangan internal harus diatur balance, jangan ada yang mendominasi. Caranya gimana? Diatur maksimal sekian," kata Djayadi dalam diskusi yang diadakan oleh Pusako Universitas Andalas yang disimak dari kanal Youtube Pusako FH UA, Rabu (10/12/2025).

Djayadi menjelaskan bahwa aturan mengenai sumbangan terhadap partai politik harus diatur secara tegas karena berkaitan dengan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Problem di negeri ini, selain masalah yang tadi, adalah problemnya penegakan hukum. Demokrasi tidak bisa tegak kalau hukumnya tidak tegak

Menurutnya, jembatan komunikasi antara partai politik dengan rakyat sudah terputus. Padahal menurutnya, dalam desain awal partai politik dibentuk untuk menjadi sarana penghubung antara rakyat dan negara. Oleh karenanya, apabila jembatan itu hendak dibangun kembali dapat dimulai dari perbaikan revisi aturan keuangan partai politik terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas.

"Maka berarti kita bisa mulai revisinya dari transparansi, jadi kata kuncinya itu untuk keuangan transparansi, karena lewat transparansi kita bisa masuk, publik bisa masuk lewat transparansi," jelasnya.

Dia mengusulkan agar partai politik disubsidi oleh negara. Namun hal itu perlu mendapat pengawasan ketat agar tidak menjadi sasaran korupsi.

"Cuma memang wanti-wantinya adalah jangan sampai kita kena korupsi dua kali, karena keuangan partai sekarang itu banyak yang nggak jelas," tegasnya.

Selain mengenai pembiayaan, Djayadi Hanan juga menyoroti masalah partai politik yang hanya mengandalkan ketokohan sosok tertentu. Menurutnya, hal itu perlu diatur yaitu dengan membuka partai politik untuk terbuka dengan tokoh dari luar kader untuk diusung dalam setiap kontestasi. Namun, dia berharap persentase yang diusung untuk lebih banyak dari kader internal dibandingkan eksternal,

"Jadi kalau bayangan saya, kandidatisasi di partai itu ada dua jalur, jalur yang situasinya berjenjang dari bawah, tapi ada jalur lain, jalur lain yang misalnya dari organisasi kemasyarakatan, jalur anggota kehormatan," ungkapnya.