Indeks Uu Partai Politik

MK Tolak Permohonan Anggota PBB atas UU Partai Politik
Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa MK tidak berwenang mengadili perselisihan kepengurusan partai politik.

KPK Usul Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik Pakai Uang Negara
KPK menilai saat ini belum ada peta jalan belum adanya sistem pelaporan keuangan partai polisi serta tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU Parpol.

LSI Dorong Revisi UU Parpol Atur Pendanaan dan Sistem Kaderisasi
Aturan mengenai sumbangan terhadap partai politik harus diatur secara tegas karena berkaitan dengan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Legislator PDIP Usul ASN & Dosen Bisa Nyaleg Tanpa Harus Mundur
Aria Bima melihat salah satu faktor menurunnya kualitas anggota DPR adalah adanya para akademisi hingga birokrat berkualitas mundur dari profesinya.

Istana Belum Ambil Sikap soal Wacana Revisi UU Parpol
Pras menilai revisi UU Parpol bukan usulan baru, mengingat pada pemerintahan sebelumnya wacana itu juga telah berkembang dan dibicarakan publik.

DPR akan Gabung Tiga UU terkait Pemilu Jadi Omnibus Law
Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.

PKB Dorong Revisi Paket UU Politik agar Pisahkan Pilpres & Pileg
PKB juga ingin ada peningkatan pendanaan partai politik melalui revisi UU Partai Politik.

Kegagalan Moeldoko Bajak Demokrat & Buruknya Politik Pragmatis
Konflik kubu AHY vs Moeldoko bermula dari KLB Deli Serdang, lalu saling mengklaim kepemimpinan hingga di meja hijau.

Respons Ketua Umum soal Uji Materi Periode Jabatan Ketum ke MK
Prabowo Subianto menanggapi santai soal pengajuan gugatan ketua umum partai dibatasi 2 periode.

PPP & PDIP Nilai MK Tak Tepat Mengatur Masa Jabatan Ketum Parpol
Menurut Arsul Sani, masa jabatan ketua umum merupakan kontrak para pemangku kepentingan parpol yang dijamin konstisusi sebagai wujud kebebasan berserikat.

UU Parpol Digugat ke MK, Didesak Atur soal Masa Jabatan Ketum
Para penggungat meminta supaya masa jabatan pimpinan parpol di Indonesia dibatasi selama maksimal dua periode saja.

Menilik Kans & Kendala Partai Buruh dalam Perpolitikan Nasional
Sejumlah organisasi buruh menginisiasi Partai Buruh dan bertarung pada Pemilu 2024. Bagaimana kans dan tantangannya?

KPK Datangi Kemendagri dan Kemenkeu untuk Bahas UU Parpol
KPK beserta LIPI mendatangi Kemendagri dan Kemenkeu untuk membahas penyempurnaan UU partai politik hari ini.
Tiga Tahun Jokowi-JK: ICW Desak Pemerintah Revisi UU Parpol
ICW mendesak pemerintah mendorong revisi UU Parpol. Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, perbaikan tata kelola partai merupakan salah satu janji nawa cita yang belum terealisasi.
Tiga Poin yang Harus Dibenahi Terkait Penambahan Dana Parpol
FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

KPU Berharap Revisi UU Pilkada Sejalan dengan UU Parpol
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro berharap, hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan UU Partai Politik (Parpol) bisa sinergi. Hal tersebut sebagai upaya meredam perselisihan internal partai dalam mengusung kandidat.
Masuk tirto.id







