Laksamana R.E. Martadinata, Loyalis Sukarno yang Gugur di Puncak

tirto.id - Hari-hari awal Oktober 1965 begitu mencekam. Ibu kota bergolak, hawa panas menjalar ke mana-mana. Ratusan massa dan mahasiswa yang kalap mulai bergerak. Pada 8 Oktober 1965, markas Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta dibakar.

Beberapa hari sebelumnya, R.E. Martadinata yang kala itu menjabat Menteri/Panglima Angkatan Laut, mempersilakan massa mahasiswa dan kaum santri untuk menyapu bersih orang-orang yang terlibat organisasi PKI. Ia sempat berucap saat menghadiri pemakaman Ade Irma Suryani, putri Jenderal Nasution yang menjadi korban gerakan 30 September 1965.

“Mereka (massa) bisa pergi keluar dan membersihkan komunis tanpa halangan dari militer,” ujarnya seperti dilaporkan John Huges dari Christian Science Monitor.

Dengan kata lain, tentara, setidaknya Angkatan Laut di bawah kendalinya, tidak akan menghalang-halangi aksi massa untuk mengganyang PKI. Setelah momentum itu, Presiden Sukarno mencopot R.E. Martadinata dari kursi Menteri/Panglima Angkatan Laut.

Pada Februari 1966, ia dikirim ke Pakistan untuk menjalani peran barunya sebagai Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Pakistan yang sedang rawan konflik.

Dari Pelaut Menjadi Menteri

Raden Eddy Martadinata lahir di Bandung pada 29 Maret 1921. Sejak lama ia memang sudah berminat pada sektor kelautan. Setelah lulus dari sekolah atas di Jakarta, ia meneruskan studinya di sekolah pelayaran milik pemerintah Hindia Belanda, Zeevaart Technische School, pada 1941.

Sayangnya, Martadinata tidak sempat lulus karena Belanda keburu menyerah kepada Jepang pada 1942. Selanjutnya, ia mengikuti pendidikan pelayaran yang diselenggarakan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia hingga diangkat sebagai nakhoda kapal latih Dai28 SakuraMaru.

Martadinata memiliki peran yang cukup penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu penggagas dibentuknya Barisan Banteng Laut di Jakarta. Barisan ini berhasil merebut kapal-kapal milik Jepang di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Barisan Banteng Laut yang beranggotakan para pemuda-pelaut, termasuk Martadinata sebagai salah satu tokoh sentralnya, juga menjalin komunikasi intensif dengan laskar-laksar pemuda lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan seiring dengan kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya (Ismail & Sanna, Siapa Laksamana R. E. Martadinata, 1977: 55). Hingga akhirnya, Sukarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Karier Martadinata di Angkatan Laut cukup mulus--bermula dari BKR-Laut yang dibentuk pada 1945). Ia berkali-kali memimpin dan turut terlibat dalam aksi militer untuk meredam berbagai pergolakan yang terjadi di Tanah Air selama masa mempertahankan kemerdekaan, hingga menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut sejak Juli 1959.

Martadinata ditunjuk menjadi Menteri/Panglima Angkatan Laut, menggantikan Laksamana Subiyakto. Penunjukan Martadinata didasarkan atas rekomendasi para perwira angkatan laut karena sosoknya dinilai berada di pihak yang netral dalam konflik di Angkatan Laut (AL).

Konflik di internal AL itu disebut-sebut ada kaitannya dengan perbedaan pandangan politik, juga idealisme, di kalangan para perwiranya. Pada masa itu, militer memang menjadi ajang adu kekuatan yang hebat antara pelbagai golongan politik (Denys Lombard, Nusa Jawa: Jaringan Asia, 1996:100). Selain itu, ia terkenal sebagai sosok yang dekat dengan Sukarno.

Akhir Tragis Sang Loyalis

Martadinata adalah perwira yang loyal kepada Presiden Sukarno. Ia juga dikenal aktif di Badan Pendukung Sukarnoisme atau BPS (Aco Manafe, Reveals PKI's Betrayal in 1965 and The Trial of The Perpetrators, 2008:24). Sehingga nama Martadinata dimasukkan ke dalam Dewan Revolusi Indonesia oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September (Sukri Abdurrachman, dkk., Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, 2012:202).

Dikutip dari Maulwi Saelan (Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa, 2008:209), Gerakan 30 September menyebut bahwa Dewan Revolusi dibentuk demi “menyelamatkan Republik Indonesia atas perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki-tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya.”

Martadinata yang merasa tidak pernah terlibat dengan Dewan Revolusi membantah klaim dari Gerakan 30 September 1965 pimpinan Letkol Untung. Belakangan diketahui bahwa nama-nama dalam Dewan Revolusi tersebut dicantumkan begitu saja tanpa meminta persetujuan (Bustam & Prasetyo, Dari Kamp ke Kamp, 2016).

Namun ucapannya soal PKI kepada massa mahasiswa dan kalangan santri berbuah pencopotan. Ucapannya itu tidak berkenan di hati Sukarno, sosok presiden yang sangat dikaguminya. Pada 21 Februari 1966, Presiden Sukarno mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora. Sejumlah nama menteri pun dicopot, termasuk Martadinata. (Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, 2005:12). Setelah didepak dari pemerintahan, Martadinata pun "didubeskan".

Tugas itu pun diembannya, hingga pada awal Oktober 1966, Martadinata dipanggil pulang ke Tanah Air. Presiden Sukarno memberinya kenaikan pangkat menjadi Laksamana dalam peringatan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 1966. Selain itu, Martadinata juga diminta untuk mendampingi tiga tamu kenegaraan dari Angkatan Laut Pakistan.

Sehari kemudian, 6 Oktober 1966, tepat hari ini 54 tahun lalu, Martadinata mengajak tiga tamunya berkunjung ke Puncak, Bogor, dengan menumpang helikopter yang dipiloti oleh Letnan Laut Charles Willy Kairupa. Menjelang kembali ke ibukota, Martadinata menawarkan diri untuk mengambil alih kemudi helikopter berjenis Alloute A IV 422 itu.

Malang bagi Martadinata dan tamunya, dalam perjalanan pulang, cuaca tiba-tiba memburuk. Helikopter yang dikemudikan Martadinata hilang kendali dan menabrak tebing di Riung Gunung. Helikopter itu meledak hancur berkeping-keping, seluruh penumpangnya tewas, termasuk R.E. Martadinata yang saat itu masih berusia 45 tahun.