tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan masalah lahan pembangunan ibukota negara Nusantara (IKN) harus selesai sebelum 16 Agustus 2024. Oleh karena itu, KSP akan fokus pada upaya pengecilan masalah pembebasan lahan.
"Isu pembebasan lahan akan jadi prioritas dan kita akan fokus habis-habisan untuk debottlenecking permasalahan pembebasan lahan ini. Apapun yang menjadi masalah, akan kami selesaikan dan prosesnya harus cepat, selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum," kata Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi bersama KemenPUPR, Pemda dan Balai terkait, Kamis (24/3/2022).
Febry menuturkan, pemerintah melihat ada lahan yang menjadi permukiman masyarakat. Lahan tersebut penting untuk segera dibebaskan karena memengaruhi pembangunan ibukota. Oleh karena itu, kunci percepatan pembangunan infrastruktur IKN ada pada kecepatan pembebasan lahan.
"Ada titik-titik permukiman masyarakat yang harus bergeser karena pembangunan jaringan air dan akses jalan IKN. Jadi harus ada pendekatan yang baik, jangan sampai masyarakat tergusur. Walaupun negara sudah menyiapkan anggaran penggantian lahan, namun apa artinya uang kalau masyarakat belum legowo," kata Febry.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai berfokus pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sebagai sumber daya air baku di kawasan IKN.
Sumber air baku itu kemudian akan dialirkan ke IKN lewat pipa dengan sepanjang 8 kilometer. Selain itu, akan dibangun danau atau embung di 19 lokasi di kawasan IKN untuk menampung kebutuhan air.
Selain penyediaan sumber air baku, pemerintah akan memulai pembangunan akses jalan tol dari pelabuhan IHM menuju kawasan IKN untuk mendukung distribusi logistik.
Perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN akan dipersingkat dengan membangun tol yang akan dimulai dari km 11 Tol Balikpapan-Samarinda.
"Kami akan adakan rapat per kluster dengan pihak Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya. Semua proses juga akan melibatkan Pemda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak aparat keamanan agar proses konstruksi berjalan cepat," ungkap Febry.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
