Menuju konten utama

KSP Klaim Impor 500 Ribu Ton Tak Ganggu Swasembada Beras

Tenaga Ahli Utama KSP Bustanul Arifin mengatakan, pembelian beras impor tidak akan mengganggu status swasembada beras Indonesia.

KSP Klaim Impor 500 Ribu Ton Tak Ganggu Swasembada Beras
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meninjau pembongkaran beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah aksi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan tanpa kajian matang dan terburu-buru karena tidak ada data valid proyeksi dengan kebutuhan Indonesia. KSP memastikan bahwa kebijakan impor beras telah koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder.

Selain itu, kebijakan impor dilakukan demi memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dan upaya lain seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga beras, bantuan sosial dan aksi lain pemerintah.

"Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Bustanul Arifin, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (22/12).

KSP juga memastikan bahwa kondisi beras Indonesia 2022 mengarah pada status surplus. Ia mengutip data BPS bahwa beras Indonesia surplus 1,7 juta ton. Akan tetapi, stok beras hanya 68 persen berada di rumah tangga sehingga tidak bisa dibeli pemerintah.

Ia mengklaim pembelian beras impor tidak akan mengganggu status swasembada beras Indonesia. “Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” imbuhnya.

Bustanul menambahkan, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah, yakni Rp8.300 per kilogram.

“Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” terangnya.

Sebagai Informasi, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023. Pemerintah pun mengklaim impor akan berlangsung sebelum Maret 2023 sehingga tidak akan berbenturan dengan panen raya yang kerap terjadi pada Maret-April.

Baca juga artikel terkait IMPOR BERAS atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang