Masuk tirto.id
tirto.id - Kericuhan terjadi di luar arena sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Panitia menyebut kericuhan dilakukan oleh sejumlah orang yang bukan peserta atau mu'tamirin Muktamar NU.
Panitia Lokal Bidang Media dan Publikasi Muktamar NU, Amik Izzul Islam, mengatakan kericuhan terjadi setelah pimpinan sidang dan peserta muktamar menetapkan tata tertib pemilihan ketua.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam tata tertib tersebut adalah persyaratan masa iddah bagi calon ketua umum dari partai politik maupun jabatan tertentu.
"Sekitar jam 12 tadi terdapat kericuhan dari oknum-oknum bukan mu'tamirin, bukan peserta muktamar. Kericuhan ini disebabkan ketika pimpinan sidang dan peserta muktamar sudah menetapkan tata tertib untuk pemilihan ketua," kata Amik dikutip dari akun Youtube NU Online, Minggu (30/8/2026).
Menurut Amik, setelah tata tertib ditetapkan, sejumlah orang berusaha menerobos masuk ke dalam tenda arena muktamar dari sisi barat. Upaya tersebut, kata dia, berhasil dicegah oleh tim keamanan.
Selain mencoba menerobos masuk, sejumlah orang juga disebut berupaya mengganggu jalannya kegiatan dengan merusak instalasi kelistrikan di arena muktamar.
"Kemudian juga ada juga yang berusaha untuk mengganggu jalannya acara dengan merusak kelistrikan yang ada di arena muktamar. Jadi ada yang sempat terbakar tadi," ujarnya.
Amik mengatakan petugas keamanan kemudian memukul mundur orang-orang yang membuat kericuhan dari area barat tenda. Saat tim panitia turun ke lapangan, mereka menemukan sejumlah orang menggunakan atribut yang disebut berkaitan dengan salah satu bakal calon ketua umum PBNU.
"Ada oknum-oknum yang menggunakan atribut salah satu bakal calon, yaitu Gus Yusuf. Tapi kaosnya dibalik, memakai kaos putih kaosnya dibalik gambarnya kelihatan," kata Amik.
Setelah dipukul mundur dari area barat arena muktamar, Amik menyebut kelompok tersebut berpindah ke jembatan makam Makam Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah (Mbah Hamid). Menurut dia, hingga Minggu siang, orang-orang tersebut masih berada di sekitar lokasi dan diduga berupaya mengganggu pelaksanaan Muktamar NU.
"Para provokator ini pindah di jembatan makam Mbah Hamid sampai hari ini, sampai sekarang. Masih ingin, apa namanya, mensabotase acara kegiatan muktamar," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Mohamad Syafi' Alielha atau kerap disapa Savic Ali, mengatakan ketentuan masa iddah bagi calon ketua menjadi salah satu aturan yang dipertahankan dalam tata tertib muktamar.
Savic menilai aturan tidak semestinya diubah sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan pemilihan yang sedang berlangsung.
"Ini relatif ideal ya, karena aturan saudara kan enggak bisa diubah-ubah setiap saat untuk keberuntungan hari ini atau esok hari," kata Savic.
Menurut dia, perubahan aturan semestinya memiliki masa pemberlakuan tertentu sehingga tidak langsung digunakan untuk kepentingan pemilihan yang sedang berjalan.
Savic menyebut penolakan terhadap revisi masa iddah juga menunjukkan kuatnya dorongan dari para kiai sepuh NU untuk mengembalikan organisasi kepada khittah.
"Yang kedua, ini menunjukkan saya kira memang semangat untuk kembali ke khittah. Nah, itu sangat kuat di Kiai-Kiai Sepuh," ujarnya.
Ia mengatakan sebelumnya terdapat aspirasi dari sejumlah pengurus cabang yang mendukung kandidat tertentu agar masa iddah diturunkan menjadi enam bulan. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh para kiai sepuh.
"Pada dasarnya sejumlah pihak setuju untuk diturunin 6 bulan, tetapi memang Kiai-Kiai Sepuh saya kira semangatnya cukup kuat untuk benar-benar NU itu kembali ke khittah," kata Savic.
Savic menambahkan, seluruh aturan dalam Muktamar NU tetap bergantung pada keputusan sidang masing-masing. Ia mencontohkan ketentuan mengenai rangkap jabatan yang tidak mengalami perubahan.
Menurut dia, sebelumnya terdapat aspirasi agar Sekretaris Jenderal PBNU tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai menteri. Namun, karena ketentuan tersebut tidak diubah, aturan lama tetap berlaku.
"Misal kemarin soal bahwa rangkap jabatan tidak ada perubahan. Misal Sekjen yang sebelumnya juga ada aspirasi dari banyak warga Nahdliyin untuk juga tidak boleh merangkap sebagai menteri. Nah ternyata tidak berubah sehingga posisi Sekjen itu masih boleh merangkap sebagai menteri," ujarnya.
Savic berharap mekanisme pemilihan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dapat menghasilkan Rais Aam yang memiliki pertimbangan independen dan berorientasi jangka panjang.
Ia menilai mekanisme tersebut memberi ruang bagi para kiai sepuh untuk memilih pemimpin dengan mempertimbangkan persoalan keagamaan, moral, dan kebutuhan organisasi.
"Harapannya saya kira ini benar-benar, ya pertama bisa melahirkan pemimpin yang ideal karena yang memilih para Kiai-Kiai Sepuh. Sehingga lebih independen saya kira, lebih punya pertimbangan jauh ke depan," kata Savic.
Ia juga berharap mekanisme AHWA menjadi alternatif di tengah persoalan politik uang yang menurutnya semakin marak dalam pemilihan ketua organisasi.
Savic mengaku belum mengetahui siapa yang akan menjadi calon Rais Aam maupun Ketua Tanfidziyah. Menurut dia, seluruh nama yang masuk dalam AHWA memiliki peluang untuk dipilih menjadi Rais Aam.
"Saya kira sangat mungkin ada kejutan-kejutan. Tetapi, kita tahu bahwa di AHWA ya mewakili Kiai-Kiai Sepuh ya semoga bisa melahirkan benar-benar Rais Aam yang mendekati ideal warga NU dan menjadi ideal yang ada dalam AD/ART," ujarnya.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
