Muktamar NU dan Alasan Jadi Magnet Politik bagi Elite Nasional

tirto.id - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menjadi magnet bagi sejumlah elite politik dan pejabat negara. Mereka hadir dalam pembukaan forum tertinggi NU pada Kamis (27/8/2026), meski tidak seluruhnya merupakan pengurus organisasi tersebut.

Kehadiran para tokoh tersebut berlangsung ketika Muktamar NU menjadi ruang konsolidasi untuk menentukan arah NU serta kepemimpinan periode mendatang. Forum ini berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.

Kehadiran elite politik menimbulkan pertanyaan: mengapa organisasi berumur satu abad ini menarik perhatian mereka yang bukan bagian dari NU?

Sejumlah peneliti dan analis politik pun memiliki pandangan bermacam terkait fenomena tersebut. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai kehadiran elite politik dalam arena Muktamar NU tidak dapat dilepaskan dari persinggungan kepentingan politik praktis dengan posisi NU sebagai organisasi yang memiliki basis massa besar.

Wasisto mengatakan relasi patronase dapat muncul karena elite melihat NU sebagai organisasi yang strategis untuk membangun hubungan dengan tokoh-tokoh internalnya.

"Saya pikir relasi patronase itu muncul karena ada persinggungan dengan kepentingan politik praktis terlebih karena NU punya basis massa besar sehingga dianggap strategis bagi para elite untuk bisa membangun relasi dengan para tokoh-tokoh internal NU," kata Wasisto kepada Tirto, Jumat (28/8/2026).

Menurut Wasisto, kehadiran politisi atau elite non-pengurus NU di arena Muktamar NU menunjukkan adanya kepentingan politik yang dibawa secara langsung maupun tidak langsung.

Kepentingan tersebut, kata Wasisto, tidak selalu harus berkaitan dengan kepentingan tertentu. Ia dapat berhubungan dengan kepentingan partai politik maupun kepentingan personal masing-masing elite.

"Kehadiran para politisi nonpengurus di arena Muktamar ini menunjukkan adanya sisi kepentingan politik yang dibawa secara langsung atau tidak langsung, entah itu untuk kepentingan partai atau personal," ujar Wasisto.

Dengan demikian, Muktamar NU tidak hanya dapat dilihat sebagai forum organisasi untuk menentukan arah internal NU. Bagi elite politik, forum tersebut juga menyediakan ruang untuk membangun relasi dengan tokoh agama, kiai, pengasuh pesantren, dan jaringan Nahdliyin.

Meski relasi antara organisasi keagamaan dan elite politik tidak dapat dihindari sepenuhnya, Wasisto mengingatkan adanya risiko terhadap jati diri NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Menurut Wasisto, NU pada dasarnya lahir untuk melayani kepentingan umat sekaligus mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara.

"Risikonya adalah jati diri NU sebagai ormas keagamaan. Karena pada dasarnya NU lahir untuk melayani kepentingan umat dan kemaslahatan bangsa atau negara," kata Wasisto.

Oleh karena itu, persoalan muncul apabila kepentingan di luar dua tujuan tersebut mulai mengambil ruang terlalu besar dalam kehidupan organisasi.

"Jika masih ada kepentingan di luar dua hal itu sehingga menyita tujuan besar NU, otomatis otoritas NU yang menjadi pertaruhannya," ujarnya.

Pandangan berbeda disampaikan Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Menurut dia, kehadiran banyak elite dalam Muktamar NU merupakan hal yang wajar mengingat posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

"Sikap dan pandangan NU sangat moderat dan sesuai suasana kebatinan keindonesiaan yang selalu jadi rujukan dan bahkan jadi rujukan," kata Adi kepada Tirto, Jumat (28/8/2026).

Adi juga melihat NU memiliki posisi penting sebagai bagian dari masyarakat sipil atau civil society. Menurut dia, NU dinilai berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

"Karena NU adalah civil society yang dinilai sukses melakukan pemberdayaan di akar rumput," ujarnya.

Menurut Adi, karakter hubungan NU dengan berbagai kelompok juga turut menjelaskan mengapa banyak pihak ingin menjaga hubungan baik dengan organisasi tersebut.

Relasi itu, kata Adi, tidak selalu bersifat politik praktis, melainkan dapat berupa kerja sama dan kolaborasi untuk kepentingan bersama.

"NU dengan banyak kalangan pola relasionalnya bersifat mutual understanding dan mutual interesting. Saling bekerja sama dan saling berkolaborasi," ucapnya.

Menurut Adi, menjaga hubungan dengan NU menjadi penting bagi berbagai kelompok, termasuk elite politik dan pemerintah. Apalagi, NU memiliki jaringan sosial yang luas dan berakar di masyarakat.

"Tentu ingin memiliki hubungan baik dengan NU. Di negara ini merawat hubungan baik dengan berbagai kalangan jadi penting, terlebih NU adalah ormas terbesar Islam Indonesia," pungkas Adi.

Dengan demikian, daya tarik Muktamar NU bagi elite tidak hanya dapat dibaca dari kepentingan politik praktis. Ada pula kepentingan membangun komunikasi dan menjaga hubungan dengan organisasi masyarakat yang memiliki pengaruh luas di tingkat akar rumput.

Jika pandangan Wasisto menyoroti potensi munculnya relasi patronase ketika kepentingan politik bertemu dengan basis massa NU, Adi melihat hubungan tersebut juga dapat muncul secara lebih luas melalui kerja sama dan kolaborasi antara NU dengan berbagai kelompok.

Dua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran elite non-pengurus NU di Muktamar memiliki lebih dari satu dimensi. Di satu sisi, terdapat kepentingan untuk membangun kedekatan dengan organisasi yang memiliki basis sosial besar.

Di sisi lain, hubungan tersebut tidak otomatis berarti adanya intervensi politik terhadap agenda internal NU.

Persoalannya terletak pada batas antara hubungan sosial-politik yang wajar dengan masuknya kepentingan politik praktis ke dalam tubuh organisasi.

NU Diakui Strategis oleh Presiden Prabowo

Sebelumnya, dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU, Presiden Prabowo Subianto sendiri secara terbuka menyinggung posisi strategis NU dan Muhammadiyah dalam politik nasional.

Prabowo mengatakan dirinya tidak mungkin menjadi presiden tanpa dukungan dari kedua organisasi Islam tersebut.

"Kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat," kata Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/8/2026).

Prabowo juga menyatakan pemerintah akan terus memperkuat dan memberdayakan NU, termasuk pesantren-pesantren yang berada dalam jaringan NU.

"Dan saya tidak ragu-ragu, saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah melihat NU sebagai salah satu kekuatan sosial yang memiliki posisi penting dalam kehidupan nasional.

Prabowo bahkan mengaitkan hubungan pemerintah dan ulama dengan sejarah bangsa. Ia memperkenalkan istilah "Jas Hijau" sebagai pengingat agar jasa ulama tidak dilupakan.

"Kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, saya ingin menyampaikan Jas Hijau, jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama," kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa NU merupakan institusi yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia menyebut kontribusi NU berkaitan dengan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan Indonesia.

Kedekatan tersebut juga terlihat dalam gurauan Prabowo dengan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Prabowo menagih Kartu Tanda Anggota (KTA) NU kepada Gus Yahya. Ia menyebut kartu tersebut masih menjadi "utang" Ketua Umum PBNU itu kepadanya.

"Gus Yahya aku dari dulu minta kartu NU, jadi masih utang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan Muktamar," kata Prabowo.

Prabowo kemudian berseloroh akan kembali menghadiri penutupan Muktamar pada 31 Agustus apabila kartu anggota tersebut telah diberikan.

"Kalau penutupan tanggal 31 (Agustus) benar? Kalau ada kartu anggota aku datang lagi tanggal (31)," ujarnya.

Meski disampaikan dalam bentuk kelakar, pernyataan tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang cair antara Presiden dan pimpinan tertinggi NU.

Kehadiran Prabowo bukan satu-satunya indikator besarnya perhatian elite politik terhadap Muktamar NU.

Gibran Rakabuming Raka juga hadir sebagai Wakil Presiden. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara ikut hadir dalam kapasitas mereka sebagai pejabat pemerintahan.

Ada pula tokoh yang memiliki posisi sekaligus di organisasi politik, seperti Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN, serta politikus senior sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani. Edhie Baskoro Yudhoyono, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, juga hadir sebagai Wakil Ketua MPR.

Sementara Haedar Nashir hadir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kehadirannya menunjukkan bahwa Muktamar NU juga menjadi ruang perjumpaan dengan organisasi Islam besar lain.

Dari sisi kelembagaan negara, hadir pula Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa forum NU mendapat perhatian bukan hanya dari elite partai politik, tetapi juga dari pejabat pemerintahan dan lembaga negara.

Dalam konteks tersebut, Muktamar menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok elite dengan tokoh-tokoh NU.

Hubungan NU dengan pemerintah maupun elite politik pada dasarnya tidak selalu dapat dipahami sebagai politik praktis. NU memiliki sejarah panjang dalam kehidupan kebangsaan dan secara kelembagaan tidak identik dengan satu partai politik tertentu.

Namun, posisi NU sebagai organisasi dengan jaringan sosial luas membuat hubungan dengan elite politik memiliki dimensi politik.

Di sinilah istilah patronase yang digunakan Wasisto menjadi relevan. Elite membutuhkan akses kepada kelompok sosial yang memiliki pengaruh, sementara organisasi dan tokoh agama memiliki kepentingan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah serta berbagai kelompok politik.

Relasi semacam itu tidak otomatis bermasalah selama masing-masing pihak tetap menjaga batas kepentingannya.

Masalah muncul apabila hubungan tersebut berkembang menjadi ketergantungan atau ketika kepentingan politik praktis mulai menentukan agenda organisasi.

Wasisto menilai titik rawan tersebut berkaitan dengan otoritas NU. Ketika kepentingan eksternal terlalu dominan, independensi organisasi dapat dipertanyakan.

Pada akhirnya, banyaknya elite politik yang hadir dalam Muktamar NU dapat dibaca sebagai cermin dari besarnya posisi sosial NU di Indonesia. Basis massa, jaringan pesantren, pengaruh kiai, serta sejarah panjang organisasi membuat NU menjadi aktor sosial yang sulit diabaikan oleh kekuatan politik.

Namun, besarnya perhatian elite politik juga menghadirkan tantangan bagi NU sendiri. Organisasi harus menjaga agar hubungan dengan pemerintah dan politisi tidak menggeser tujuan dasarnya sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kepentingan umat dan kemaslahatan bangsa.