tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membuat video testimoni dari saksi-saksi pasangan calon (paslon) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pilkada 2024 setelah proses pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024.
“Surat saya sudah turun ke KPU Kabupaten/Kota dan PPS bahwa mereka akan membuat video pendek 2 sampai 3 menit dalam rangka testimoni saksi saat penutupan TPS, apakah sudah berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan apakah ada pelanggaran atau ada kecurangan,” jelas Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar, Senin (25/11/2024).
Lidartawan mengatakan bahwa tujuan pembuatan video testimoni adalah untuk mengumpulkan bukti kejadian-kejadian di TPS. Sehingga, apabila terdapat kebohongan atau misinformasi mengenai proses pemungutan suara di Bali, sudah ada bukti ucapan langsung dari para saksi.
Menilik jumlah TPS di Bali, KPU memperkirakan akan menerima sebanyak 6.795 video testimoni. Video-video itu akan dikompilasi dan diunggah untuk menyatakan proses Pilkada 2024 di Pulau Dewata telah berjalan dengan baik.
“Kadang dunia maya ini, kejadiannya di tempat lain, malah diisi [disebut terjadi di] Bali. Kami akan upload semua supaya menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali itu berjalan dengan aman dan lancar, damai, tidak ada intimidasi, dan lain sebagainya,” tambah Lidartawan.
Mengenai penyelenggara pemilihan, Lidartawan memastikan video testimoni tidak akan menutupi fakta apabila terdapat pihak yang berbuat curang. Jika terdapat temuan, terutama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aduan masyarakat, pihak KPU akan langsung menindak cepat.
Di samping itu, video testimoni juga digunakan seandainya terjadi sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau nanti ada gugatan, kami bisa bilang, ‘Saksi Anda di lapangan bilang tidak ada masalah, kenapa TPS itu dipermasalahkan?’ Ini bagian dari double cover kami kalau diserang,” katanya.
KPU Pastikan Persiapan TPS Rampung
Mendekati hari pemungutan suara, KPU Bali memastikan anggaran badan adhoc dan logistik surat suara rampung pada Senin (25/11/2024). Surat suara mulai didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota ke desa-desa, termasuk di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang letaknya terpisah dari pulau utama.
“Hari ini akan dikirim seluruh anggaran honorarium untuk adhoc. Hari ini clear,” ungkap Lidartawan.
Anggaran tersebut nantinya akan diterima oleh KPPS di masing-masing desa sebagai modal pembuatan TPS. Selain itu, untuk urusan logistik dan anggaran, Lidartawan mengklaim Bali sudah aman dan terkendali dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Di provinsi lain, masih ada kabupaten/kota yang anggaran pilkadanya belum clear. Jadi, kami aman di Bali. Hari ini, kami pastikan,” tutur Lidartawan.
Selain itu, KPU bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, akan memeriksa kesiapan TPS di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli pada Selasa (26/11/2024) petang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali juga telah memetakan TPS yang rawan bencana agar bisa diantisipasi oleh KPPS. Menurut BPBD, lokasi-lokasi yang patut mendapat atensi lebih adalah Kabupaten Karangasem dan Jembrana karena pernah terjadi bencana alam saat Pemilu 2024 di Februari lalu.
“Di Karangasem, ada [TPS] yang tertimpa banjir bandang, harus dipindahkan ke tempat yang sama dan terhindar ancaman bencana. TPS di Jembrana karena di ruang terbuka lapangan voli, jadi hujan lebat dengan durasi lama membuat genangan air di TPS,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Made Rentin, Senin (25/11/2024).
Selain pemetaan, BPBD juga telah menyiapkan 10 truk serba guna lengkap dengan 70 personel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk dimanfaatkan selama Pilkada 2024. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) juga telah digelar untuk membekali Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait kondisi kedaruratan bencana.
“Dari pengalaman buruk yang pernah terjadi, kami tidak ingin ada TPS yang terancam oleh bencana. Oleh karena itu, petugas kami memfasilitasi dan mendampingi penyelenggara pemilu sampai tingkat KPPS dalam memetakan TPS aman dari kebencanaan,” pungkas Rentin.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
