tirto.id - Pemerhati pembangunan Papua Lukas Dorowe meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015. Pasalnya, penggunaan dana sebesar Rp400 miliar tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami menilai mekanisme dan penggunaan dana otsus yang besarnya Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 tidak jelas,” kata Lukas Dorowe, di Sorong, Rabu (8/6/2016).
Menurut Lukas Dorowe, masih relatif banyak pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana otsus tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat asli Papua.
“Jika dana tersebut diaudit oleh KPK, pemerintah pusat akan mengetahui jelas penggunaan dana yang diprioritaskan bagi orang asli Papua itu apakah sudah sesuai atau belum sesuai,” kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Otsus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Dominggus Sani menyampaikan, hasil monitoring lapangan Fraksi Otsus DPRD Papua Barat ditemukan bahwa relatif banyak pengaduan dari masyarakat terkait dengan penggunaan dana otsus yang tidak tepat sasaran.
Misalnya, pembangunan VIP terminal Bandara Domine Edward Osok (DEO) Kota Sorong yang sudah dibongkar untuk dijadikan kawasan parkir kendaraan pengunjung.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Sorong juga dilaporkan. Pasalnya, berdasarkan undang-undang, dana otsus hanya untuk kesejahteraan orang asli Papua. Dominggus Sani menilai, pembangunan VIP Bandara dan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Sorong menggunakan dana otsus tidak tepat sasaran.
Karena itu, Dominggus memandang perlu KPK menurunkan tim guna mengaudit penggunaan dana otsus pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2015 tersebut.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
