tirto.id - Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, meminta kepada buruh agar tidak menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara berlebih. Terutama kepada perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja yang kemampuan keuangannya sedang 'tidak sehat.’
“Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11/2023).
Menteri Pertahanan itu mengatakan, akan memberikan pengertian lebih kepada pimpinan kelompok buruh agar tidak selalu menuntut kenaikan upah. Terlebih, jika dirinya terpilih, Prabowo berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada buruh.
“Kami bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kami akan kasih makan siang gratis. Kemudian kami akan kasih makan siang,” ujar Prabowo.
Tidak hanya itu, Prabowo juga berencana mensubsidi angkutan umum di kota-kota besar seperti di negara-negara lain, bahkan hingga 100 persen. Dengan adanya subsidi ini, maka ke depan pengeluaran pekerja biasanya untuk transportasi umum bisa ditekan.
“Karena BBM kita dari dalam negeri. Jadi kami bantu pengusaha dan buruh. 'Ke buruh, hai buruh, angkutan akan kami bebaskan supaya kerja ringan,’” ucap dia.
Prabowo menambahkan, “Jadi jangan kau tuntut pengusaha, nanti pidana. Kita bicara ke pemimpin buruh. Jangan mencoba mencekek-cekek.”
Sontak, pernyataan Prabowo tersebut mendapatkan reaksi keras dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pernyataan prabowo jelas terkesan tidak berpihak pada kepentingan buruh.
Menurut Said Iqbal, boleh jadi, pernyataan ini 'dibisiki' oleh orang-orang sekitar yang patut diduga 'ingin cari muka' kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha. Bahkan tidak menutup kemungkinan, keinginan untuk mendapat dukungan finansial.
“Sebagai masukan dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk capres Prabowo dan para capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/11/2023).
Terkait ada perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum dan upah berkala, Said Iqbal berpendapat, hal itu adalah kasus per kasus. Jangan justru digeneralisir secara keseluruhan.
Sebab, kata dia, bagi perusahaan yang tidak mampu tersebut, bisa saja dalam peraturan mereka diatur dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum dengan membuktikan laporan pembukuan dua tahun berturut-turut perusahaan merugi serta dan sudah diaudit akuntan publik.
“Jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Apa definisi tidak mampunya? Maka audit laporan pembukuan perusahaan adalah jawabannya,” tegas dia.
Berlawanan dengan yang Terjadi di Negara Lain
Said Iqbal menuturkan, pernyataan Prabowo jelas bertolak belakang dengan sikap dan dukungan buruh yang diberikan kepada capres di beberapa negara lain. Seluruh capres di seluruh dunia, baik di Amerika, Jerman, Inggris, Negara-Negara Nordik, Brazil, Peru, dan belahan dunia lainnya justru memperjuangkan hal tersebut.
Said Iqbal mencontohkan, baru-baru ini serikat buruh Brazil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13 persen. Padahal inflasi hanya 4 persen dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2 persen.
Kemudian di Amerika, serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen. Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, bahkan buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20 persen.
“Di Amerika Serikat, ketika terjadi pemilihan presiden, maka isu upah minimum adalah salah satu isu yang paling panas bagi para calon Presiden Amerika," tutur Said Iqbal.
Sebagai contoh, ketika Obama melawan Mitt Romney, di dalam kampanyenya mereka saling menyampaikan nilai kenaikan upah minimum setiap tahun dengan angka yang berbeda. Begitu pula dalam pilpres antara Obama melawan McCain juga mengatakan kenaikan upah minimum untuk buruh Amerika setiap tahunnya harus naik.
“Jadi tidak benar dan keliru pendapat capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru,” kata Said Iqbal.
Menurut dia, wajar jika setiap tahun buruh dan serikat buruh turun ke jalan demonstrasi untuk kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah buruh bermasa kerja di atas satu tahun). Karena di Jepang, perjuangan buruh untuk kenaikan upah minimum dilakukan juga setiap tahun.
Amerika, Australia, dan Amerika dikenal dengan perjuangan upah musim semi. Dan di Indonesia dikenal dengan perjuangan upah minimum di antara Oktober sampai dengan Desember setiap tahunnya.
“Kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal melanjutkan, dalam konvensi dan hukum internasional telah disepakati upah minimum wajib diberikan kepada buruh dan harus dinaikkan setiap tahunnya. Ini tertuang dalam Konvensi ILO No 133 tentang upah minimum.
Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undamg Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum diatur dengan tegas harus dinaikkan setiap tahunnya.
Jika melihat trennya, maka rata-rata UMP di Indonesia memang selalu mengalami kenaikan sejak 2004-2023. Namun, kenaikan tersebut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Jika ditilik lebih lanjut, kenaikan UMP pernah melonjak saat dan jelang pemilu, sebagaimana terlihat pada 2009, 2014, dan 2018. Bahkan, kenaikan UMP secara nasional sempat melejit hingga 22,17 persen pada 2014.
Sementara, kenaikan UMP paling rendah terjadi pada 2021 dan 2022. Hal itu terjadi lantaran adanya pandemi COVID-19 yang turut berdampak kepada melemahnya ekonomi Indonesia.
Sedangkan untuk tahun depan, besaran UMP masih dibahas dan diperhitungkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kenaikan tersebut mempertimbangkan geliat ekonomi nasional saat ini. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.
“Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI akan tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen atau mogok nasional,” kata Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh.
Perlunya Sikap Bijaksana dari Capres
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan pernyataan Prabowo sebagai capres harusnya lebih bijaksana dalam melihat kondisi buruh hari ini. Sejak ada UU Cipta Kerja, buruh sudah semakin sengsara, belum lagi upah buruh dari sejak PP 78/2016 terus mengalami reduksi penurunan sangat luar biasa.
"Seharusnya Prabowo mengeluarkan statement yang lebih bijaksana lah kepada para pekerja, buruh yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja," kata dia kepada Tirto, Jumat (10/11/2023).
Mirah menekankan bahwa investor ataupun pengusaha yang angkat kaki atau tidak mau masuk ke Indonesia bukan karena persoalan upah tinggi dan peraturan ketenagakerjaan di dalamnya. Karena jika melihat data, upah buruh termasuk yang berada di posisi 13-14 penyebab dari 'ogah' nya investor masuk.
"Jadi pertama adalah korupsi luar biasa, kemudian birokrasi dan infrastruktur dan lain sebagiannya. Artinya tidak ada alasan ketika upah tinggi, kemudian pengusaha hengkang,” tutur dia.
Kalaupun ada, kata Mirah, bukan hengkang dari Indonesia, tapi pindah tempat. Pindah tempat dalam hal ini mereka mencari daerah yang upahnya mungkin dianggap lebih murah.
“Jadi pengusaha tidak mau berbagi upah kepada para pekerja secara layak karena dia ingin tinggi juga keuntungannya dan ini perlu jadi catatan penting," kata dia.
Mirah mengatakan, ketika ada perusahaan yang dianggap tidak sehat dan rugi, harusnya pemerintah terutama capres harus paham betul mesti bagaimana. Karena ketika itu terjadi di lapangan, pengusaha biasanya mengajak negosiasi dan perundingan kepada buruh terhadap kondisi perusahaanya.
“Harusnya Pak Prabowo sampaikan statement itu. Jadi bukan langsung 'minta buruh jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain,” kata Mirah.
Mirah menegaskan, “Harusnya statement itu tidak dikeluarkan. Harusnya mengajak pekerja buruh itu untuk duduk bersama, negosiasi, musyawarah mufakat, dialog dengan pengusahanya.”
Mirah menuturkan, saat ini prespektif pemerintah masih mengandalkan investasi sebagai salah satu punggung ekonomi domestik. Mestinya, pemikiran ini diubah karena menurutnya investasi yang sekarang tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja.
Apalagi, kata Mirah, setiap investasi yang masuk ke Indonesia juga rata-rata mereka membawa teknologi, mesin, dan tenaga kerjanya sendiri. Sementara porsi tenaga kerja lokal yang terserap justru lebih kecil dibandingkan yang mereka bawa atau Tenaga Kerja Asing (TKA).
“Negara harusnya menggunakan daya beli konsumen rakyatnya menjadi tulang punggung ekonomi. Ketika daya beli konsumen rakyatnya itu ingin tinggi, maka upah buruhnya harus dinaikkan tinggi. Ketika upah buruh dinaikin tinggi, maka konsumsi tinggi dan itu terjadi. Sehingga ekonomi negara bergerak dan berputar dengan baik,” kata Mirah.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menegaskan bahwa perjuangan kenaikan upah buruh yang dilakukan setiap akhir tahun adalah sebuah bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia gagal membuat konsep kenaikan upah yang layak bagi buruhnya.
“Saat ini terjadi kesenjangan upah di berbagai daerah Indonesia, bahkan di kota/kabupaten wilayah Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat pinggir, dan Jawa Timur pinggir, upahnya sangat kecil. Artinya tuntutan kenaikan upah buruh ya harus terus kami perjuangkan,” kata dia kepada Tirto, Jumat (10/11/2023).
Sunarno melanjutkan, apa yang disampaikan Prabowo mengenai makan siang gratis, subsidi kendaraan umum 100 persen, dan lainnya hanyalah janji-janji yang seolah-olah membela kaum buruh. Toh sekarang, kata dia, Pemerintahan Jokowi yang notabene Prabowo ada di dalamnya juga tidak bisa berbuat banyak terkait program kesejahteraan buruh.
Justru malah menerbitkan UU sapu jagat dengan Omnibus Law Cipta Kerja, yang secara subtansi telah mendegradasi hak-hak kaum buruh dan dampaknya saat ini luar biasa buruk, kata dia. Bukan menciptakan lapangan kerja, tapi justru banyak buruh yang di-PHK dengan pesangon kecil, perubahan sistem kerja yang fleksibel (sistem kerja kontrak, outsourcing, magang dan upah murah).
“Kepada capres Prabowo dan capres-cawapres lainya, janganlah kalian hobi mengumbar janji, tapi tidak pernah mau menepati. Kami akan terus berkonsolidasi dan menjadi oposisi atas rezim oligarki," pungkas dia.
Pembelaan TKN Prabowo-Gibran
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebenarnya memberikan pandangan dari sisi yang seimbang. Bagaimana mendorong industri, jangan sampai pengusaha gulung tikar di Indonesia dan malah memindahkan pabrik ke negara lain.
“Karena kita sangat butuh ketersediaan lapangan kerja,” kata Cheryl yang juga politikus PSI ini kepada Tirto, Jumat (10/11/2023).
Cheryl mengatakan, untuk mendorong kesejahteraan buruh, tetapi juga tetap membuat iklim investasi sehat, pasangan Prabowo-Gibran mendorong program-program proteksi agar beban buruh lebih ringan.
Program tersebut di antaranya adalah bantuan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, makan siang untuk anak sekolah, program 1000 tower era Jokowi juga akan dilanjutkan, agar buruh bisa bermukim lebih dekat dengan tempat kerjanya.
“Ini akan menghemat waktu dan biaya buruh sehingga bisa lebih produktif, sehat dan mengurangi stres,” kata dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
