tirto.id - Konflik antara PKB dengan PBNU kian meruncing. Kedua kubu saling serang secara verbal, baik melalui media massa maupun media sosial. Mereka saling unjuk gigi kekuatan paramiliter melalui apel komando.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memimpin apel Banser di depan Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Dia mengungkapkan ada gejolak di antara kader Ansor dan Banser di tengah situasi memanas antara PBNU dan PKB.
"Saya paham sampai mana batas kesabaran sahabat-sahabat semua. Tapi saya harus ingatkan bahwa kalian adalah kader, kalian adalah pasukan kader-kader, kalian bukan gerombolan," kata Yahya melalui akun X @YahyaCStaquf.
Tak ingin kalah, PKB melalui organisasi sayapnya, Garda Bangsa, menggelar apel serupa. Sekretaris Jenderal DKN (Dewan Koordinator Nasional) Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani, menyebut para pengurus PBNU saat ini berupaya menjegal kursi kepengurusan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurutnya, PKB saat ini digoyang karena ada lonjakan suara yang signifikan dibanding pemilu sebelumnya. Rodli menyebut PBNU tak punya peran apapun dalam proses pengembangan organisasi partai.
"Di saat PKB sedang mengalami peningkatan jumlah suara dan jumlah kursi dewan, ada pernyataan petinggi PBNU yang mau intervensi untuk serobot kepemimpinan Gus Muhaimin. Padahal tidak ada kontribusi dan jelas malah menggembosi PKB di pileg kemarin," kata Rodli dalam keterangan pers, Selasa (6/8/2024).
Walaupun sama-sama Nahdliyin dan lahir dari rahim pesantren, ormas keagamaan dan organisasi politik ini kerap berseteru, tepatnya sejak kepengurusan Yahya Cholil Staquf disahkan dalam Muktamar Lampung, 2022.
Yahya maupun anak buahnya kerap menyinggung dengan sejumlah pernyataan politik yang mengarah ke Cak Imin dan kroninya. Keduanya berbalas “pantun” satu sama lain, dan narasi yang digunakan tak jauh soal keabsahan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB karena dianggap melengserkan Gus Dur dari kursi ketua umum.
Terbaru, Cak Imin menyerang Yahya dengan narasi pelanggar khittah. Cak Imin menyebut Yahya demikian karena sebelumnya Yahya sempat berjanji akan menjadikan PBNU tidak hanya berfokus pada satu partai, namun menjadikannya lebih inklusif dengan menaungi berbagai macam partai.
Pada 2024 justru kebalikannya. Sejumlah isu muncul tentang pengurus PBNU ingin merebut PKB dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembentukkan Pansus PKB.
"Gue kira serangan pelanggar khittoh itu hanya sebelum dan saat pemilu, gak taunya diterusin sampai sekarang, apa tujuanya menurut para hadirin?" kata Cak Imin dalam akun X, Minggu (4/8/2024).
Selain tudingan bahwa pengurus PBNU hendak merebut PKB, muncul juga tudingan bahwa Pansus Haji yang diiniasi oleh DPR bermotif politis, yakni hendak menjatuhkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandung Yahya.
Tudingan itu dilontarkan Wakil Ketua Takmir Masjid (LTM) PBNU, Nasyirul Falah, yang menilai pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian ditambah kelakar Yahya yang menyebut Pansus Haji karena ada dendam pribadi.
"Faktanya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya secara berkelakar mengatakan, kemungkinan ada masalah pribadi di dalamnya," kata Nasyirul Falah.
Perseteruan Berujung Saling Lapor
Tidak hanya saling unjuk kekuatan paramiliter, PKB dan PBNU saling melaporkan satu sama lain, dari melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan hingga Bareskrim Polri.
Cak Imin yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024 diduga menyalahgunakan wewenangnya karena membawa anggota keluarga, yakni istrinya, Rustini Murtadho, ikut dalam pelaksanaan haji.
"Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji," kata Musyanto yang mengaku sebagai Ketua Padepokan Hukum Indonesia usai membuat laporan di DPR RI.
PKB yang diwakili Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan balasan dengan melaporkan mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy, ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik lembaga dan Cak Imin.
Cucun menilai pernyataan Lukman di hadapan Pansus PKB yang menyinggung soal transparansi kas PKB sama sekali tak dilengkapi dengan bukti yang jelas adalah tudingan tak berdaasar. Pernyataan itu bahkan dianggap berbahaya karena dapat memicu kegaduhan menjelang Pilkada Serentak pada November 2024.
"Kami dari DPP PKB bersama tim kuasa hukum yang diberikan mandat melaporkan Saudara Lukman Edy yang sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik, yang itu membahayakan, satu ujaran kebencian atau itu adalah pencemaran nama baik," kata Cucun.
Pansus PKB yang dibentuk PBNU tidak hanya memanggil interen PKB dan PBNU, namun juga kelompok Nahdliyin lainnya yang tersebar di berbagai partai. Salah satunya politikus Nasdem, Effendy Choirie, yang diagendakan pada Rabu (7/8/2024). Sosok yang akrab disapa Gus Choi tersebut berjanji akan hadir sebagai penghormatan atas panggilan organisasi tertinggi NU.
"InsyaAllah saya akan menjawab semua pertanyaan dari PBNU yang saya alami dan saya ketahui, sampai di situ. Selanjutnya sepenuhnya menjadi hak PBNU," kata Gus Choi.
Agar konflik antara PKB dan PBNU tak berlarut-larut, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menyebut perlu ada tokoh ulama senior yang punya latar belakang politik untuk menyelesaikannya.
"Saya pikir bisa tokoh ulama senior yang bisa menjembatani kedua pihak," katanya.
Wasisto juga menilai perseteruan keduanya muncul karena kurang silaturahmi dan komunikasi yang membeku antarorganisasi. Sehingga moderasi lintas organisasi perlu segera dilaksanakan agar konflik tak kian meruncing dan menyebar di elemen akar rumput.
"Perseteruan ini muncul karena mungkin salah satunya komunikasi dan silaturahmi yang beku antar para pimpinan kedua organisasi," ujarnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
