PKB vs PBNU: Prabowo Jadi Wasit atau Penonton di Ring Kabinet?

tirto.id - Sejak awal pekan ini, Senin (14/10/2024) hingga kemarin malam, presiden terpilih Prabowo Subianto, memanggil deretan calon menteri dan calon wakil menteri yang akan memperkuat kabinet pemerintahannya. Puluhan sosok yang terdiri dari politisi, pejabat pemerintah, petinggi ormas keagamaan, hingga akademisi menyambangi kediaman Prabowo, di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Menariknya, tampak tokoh elite PKB dan PBNU yang ikut mejeng di Kertanegara. Yakni Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebagai informasi, hubungan PKB dan PBNU pada beberapa waktu terakhir ini tengah memanas.

Bahkan, Gus Ipul sempat beberapa kali melontarkan serangan terbuka lewat pernyataannya di media kepada PKB. Tentu partai sarang lebah tersebut tidak tinggal diam, PKB sempat menegaskan bahwa mereka bukan milik dari PBNU.

Sementara PBNU, juga membentuk tim untuk menginvestigasi kepemimpinan Cak Imin di PKB. Beberapa elite PBNU menilai kepemimpinan Cak Imin terlalu mendominasi dan sudah keluar dari semangat pendirian PKB. Ketika Cak Imin terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB Agustus lalu, juga sempat menggelinding adanya muktamar tandingan.

Namun, kedatangan Gus Ipul dan Cak Imin sebagai elite dari PBNU dan PKB, ke kediaman Prabowo seolah menandakan bahwa mereka akan ada di kabinet pemerintahan mendatang. Beberapa pihak memandang ini bisa menjadi kesempatan untuk mendamaikan dua kubu ini. Kendati demikian, upaya islah dipandang tidak semudah kelihatannya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai hubungan PKB dan PBNU di masa kepemimpinan Prabowo tetap akan dingin secara organisasi. Pandangan dan sikap dua kubu ini tetap berbeda meskipun ada di kolam yang sama sebagai anak buah Prabowo.

“Judulnya saja sekolam atau se-kabinet tapi secara chemistry sulit disatukan dan butuh waktu yang panjang,” kata Adi kepada reporter Tirto, Selasa (15/10/2024).

Kendati demikian, Adi menilai, arah politik PKB dan PBNU sama-sama tegak lurus mengikuti pandangan politik Prabowo. Meskipun dua kubu ini memiliki pandangan dan sikap saling bertolak belakang secara organisasi, namun pada ranah eksekutif mereka tetap mesti ikut arahan presiden.

Adi mengakui, pandangan politik antara PBNU dan PKB tidak serta-merta bisa dilebur sebab konflik keduanya berlangsung panjang dan serius. Namun, Prabowo dinilai memiliki peluang untuk memediasi atau mengusulkan islah antara PKB dan PBNU.

“Tapi ketika di bawah prabowo sebagai pembantunya, PKB dan PBNU harus taat dan loyal,” ucap Adi.

Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, memandang Prabowo tidak akan terlibat secara langsung dalam pusaran konflik PKB dan PBNU. Pasalnya, Presiden Jokowi juga menjaga diri tidak terlibat dalam urusan internal dua kubu tersebut.

Musfi memandang, selama konflik PKB dan PBNU tidak mengganggu pemerintahan, maka kecil kemungkinan akan ada intervensi langsung dari Prabowo. Konflik akan dilihat Prabowo sebagai urusan internal kubu masing-masing.

“Konflik ini kan sudah lama terjadi, sejak Gus Dur didepak dari PKB pada 2005. Selama ini presiden berkuasa tidak pernah melakukan intervensi langsung,” kata Musfi kepada reporter Tirto, Selasa.

Terlebih, PKB dan PBNU meski saling bersitegang, tokoh-tokoh mereka tetap berada dalam satu kolam di pemerintahan. Misalnya di periode kedua Jokowi, perwakilan PKB mendapat jatah menteri lewat Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah. Sedangkan perwakilan PBNU adalah Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Di ujung periode, Gus Ipul sendiri juga masuk pemerintahan sebagai Menteri Sosial.

Musfi menilai, konflik yang terjadi sekarang, mulai memanas sejak ada pansus haji di DPR periode 2019-2024 yang diusulkan PKB. Adapun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi sasaran pansus haji sebab dinilai tidak becus menangani pelaksanaan ibadah haji 2024. Ia merupakan adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

“Jika Prabowo ingin menghindari ketegangan serupa, mungkin kursi Menteri Agama tidak diberikan ke PBNU yang terafiliasi kuat dengan keluarga Gus Dur. Tapi saya kira intervensi Prabowo tidak akan sejauh ini,” jelas Musfi.

Musfi menilai, Prabowo tidak meniru jalan politik akomodatif macam Jokowi dalam memilih kabinet. Pasalnya, Prabowo terlihat akan merangkul semua elemen dan tidak menyisakan adanya parpol di luar pemerintah.

Apa yang dilakukan Prabowo disebut sebagai koalisi tenda besar. Semua partai dan semua golongan akan berada di payung yang sama untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Potensi Islah Era Prabowo

Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang Prabowo memiliki kans mendamaikan PKB dan PBNU di pemerintahan mendatang. Caranya, justru dengan tidak membela salah satu pihak tertentu dalam konflik.

Dedi menilai, dalam politik memang bukan tidak mungkin konflik sengaja dipelihara untuk menundukkan lawan. Maka, ia juga melihat bahwa Prabowo belum tentu punya kepentingan mendamaikan PKB dan PBNU meskipun dia mampu.

“Bisa saja sebaliknya ia mendapat manfaat dari konflik itu,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Selasa.

PKB dan PBNU memungkinkan ada di dalam satu kabinet, meskipun fatsun politik mereka tidak sejalan. Faktanya, kata Dedi, PKB tidak merasa dirugikan dengan konflik ini dari sisi politik. Di Pemilu 2024 misal, suara PKB meningkat dengan mayoritas konstituen nahdliyin.

Dedi menilai, Prabowo jelas mereplikasi skema politik Jokowi. Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin keputusan politik Prabowo juga mengakomodasi Jokowi. Prabowo terlihat ingin menyenangkan semua pihak pada pemerintahan mendatang.

“Ini bisa membawa negara dalam kerugian, karena kekuasaan hanya didistribusikan pada kelompok yang sama, bukan demi kepentingan bangsa melainkan kepentingan elite,” terang Dedi.

Sementara itu, Analis Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, merasa yakin Prabowo sebetulnya punya ‘power’ untuk mendamaikan PBNU dan PKB. Apalagi, ia adalah presiden terpilih yang berupaya merangkul semua pihak.

Keputusan menempatkan elite PKB dan PBNU dalam pemerintahan adalah salah satu cara Prabowo agar tidak ada kubu yang merasa ditinggalkan. Memihak pada salah satu kubu dalam konflik justru berpotensi akan memperkeruh situasi.

“Gus Ipul dan Cak Imin ke Kertanegara di situ memang kita sudah prediksi bahwa Prabowo nggak akan pilih kasih,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Selasa.

Kunto juga setuju bahwa apa yang dilakukan Prabowo serupa dengan politik merangkul ala Jokowi. Semua pihak dirangkul untuk masuk ke dalam pemerintahan. Langkah ini selain demi mencegah konflik, juga dilakukan agar pemerintah mendatang meredam riak-riak yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah.

“Semuanya bisa berkoordinasi dengan baik dengan masuknya Cak Imin dan Gus Ipul. Itu sangat mungkin membuat pemerintahan Prabowo mengakomodasi NU dan PKB sehingga secara internal mereka nggak perlu berantem,” pungkas Kunto.