tirto.id - Ketua Lembaga Infokom dan Publikasi (LTN) PBNU, Ishaq Zubaidi Raqib, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, dalam rangka penyelidikan tugas Pansus Tim Lima. Proses pemanggilan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pengurus PBNU.
"Kami masih menyusun daftar siapa-siapa yang akan kami undang dan belum bisa diekspos dan harus dikonsultasikan oleh beliau-beliau," kata Ishaq di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Dirinya menjelaskan bahwa tim yang diberi mandat oleh PBNU tersebut bertugas melakukan wawancara dalam sesi diskusi. Ishaq menjelaskan bahwa para narasumber dapat mengurai permasalahan di balik kontroversi isu ketegangan antara PKB dengan PBNU.
"Narasumber itu kami undang kesini diharapkan membawa data-data yang beliau punya. Untuk mengurai apa sesuatu yang ada dibalik kontroversi ini," kata Ishaq.
Saat dikonfirmasi mengenai masalah PBNU dan PKB, Ishaq enggan berkomentar. Menurutnya hal itu masih didalami oleh tim yang telah ditunjuk oleh PBNU.
"Itu sedang kami gali dan itu masuk materi. Saya enggak bicara itu ya," katanya.
Har ini eks Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy, dipanggil ke PBNU terkait kondisi PKB saat ini. Lukman Edy mengadukan sikap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selama menjabat sebagai ketua umum PKB.
Lukman Edy menyoroti sikap Cak Imin yang tak mau transparan dalam mengelola anggaran. Menurutnya selama ini PKB menerima banyak pemasukan namun tak pernah dilaporkan ke publik.
"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu, dana Pileg, dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada tidak transparan dan tidak akuntabel," kata Lukman Edy di Kantor PBNU, Rabu (31/7/2024).
Lukman Edy mengungkapkan bahwa PKB selama ini menganggap permasalahan keuangan bersifat rahasia. Menurutnya selama ini tidak ada proses audit terkait penggunaan kas partai tersebut.
"Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya," kata Lukman Edy.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
