tirto.id - Sekretaris Jenderal PKB, Hasanudin Wahid, disebut berhalangan menghadiri undangan PBNU. Hasanudin diundang untuk dimintai keterangan terkait polemik PBNU dengan PKB.
"Hari ini, sebenernya mengundang Sekjen PKB, yaitu Hasanudin Wahid. Harusnya hadir tadi jam 12.30 menurut undangan kami, tetapi kami tunggu sampai jam 14.30 WIB. Tadi, saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya," ucap Rais Syuriah PBNU, Cholil Nafis, di Gedung PBNU, Senin (5/8/2024).
Menurut Cholil, kehadiran Hasanudin diperlukan untuk menemukan solusi atas ketegangan hubungan PBNU dan PKB. Selain untuk menemukan solusi, Hasanudin juga diharapkan datang untuk bersilaturahmi dengan PBNU.
PBNU, kata Cholil, akan mendatangi tokoh PKB lain untuk menemukan solusi atas polemik tersebut. Salah satu tokoh yang akan didatangi adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Insyaallah nanti juga akan kita mendatangi, sowan, bukan manggil ya. [Mendatangi] Ma’ruf Amin karena beliau juga dari awal yang mendirikan PKB," tuturnya.
Cholil menambahkan bahwa penanganan konflik PKB dan PBNU saat ini diurus oleh sebuah panel. Cholil mengaku merupakan salah satu anggota panel tersebut.
Menurut Cholil, panel tersebut bertugas mengumpulkan informasi terkait kekisruhan hubungan PBNU dan PKB. Hasil pengumpulan informasi akan diserahkan kepada PBNU.
Nantinya, PBNU akan memusyawarahkannya dan mengambil keputusan. Untuk sementara ini, Cholil mengaku belum bisa mengungkapkan informasi apa saja yang diperoleh panel.
"Informasi yang masuk belum bisa kita sampaikan ke luar karena sangat sumir. Jadi, belum bisa kita sampaikan ke luar," sebut dia.
Berikut para anggota tim panel PBNU terkait polemik dengan PKB:
• Cholil Nafis
• Ihsan Abdulah
• Umar Syah
• Miftah Faqih
• Ahmad Fahrurozi
• Ulil Asarabdalah
• Suleman Tanjung
• Imron Hasadihamid
• Najib Azka
Sebagai informasi, PBNU sebelumnya juga telah memanggil politisi PKB, Muhammad Lukman Edy, untuk dimintai keterangan terkait kondisi PKB saat ini. Pemanggilan itu berlangsung pada 31 Juli 2024.
Kepada PBNU, Lukman Edy mengadukan sikap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selama menjabat Ketua Umum PKB.
Lukman Edy juga menyoroti sikap Cak Imin yang tak mau transparan dalam mengelola anggaran. Menurutnya, PKB selama ini menerima banyak pemasukan, tapi tak pernah dilaporkan ke publik.
"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada tidak transparan dan tidak akuntabel," kata Lukman Edy di Kantor PBNU, Rabu (31/7/2024).
Lukman Edy mengungkapkan bahwa PKB selama ini menganggap permasalahan keuangan bersifat rahasia. Menurutnya, tidak ada proses audit terkait penggunaan kas partai tersebut selama ini.
"Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya," kata Lukman Edy.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
