tirto.id - Warga Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengalihkan dukungan politik mereka ke pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO). Padahal, warga Tanah Merah telah meneken kontrak politik dengan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Warga Tanah Merah membatalkan dukungan mereka ke pasangan Pramono-Rano karena tidak sepakat dengan isi kontrak politik antara warga dengan Pram-Rano.
Anggota Tim Sukses Pramono-Rano, Jhonny Simanjuntak, menyebutkan Pramono-Rano tak pernah menolak isi kontrak politik dengan warga Tanah Merah.
"Namun, dalam prosesnya, terjadi perbedaan antara kelompok masyarakat yang diwakili dalam draf awal dan draf yang disodorkan pada hari penandatanganan," sebutnya dalam keterangan yang diterima, Senin (11/11/2024).
Menurut Jhonny, kontrak politik warga Tanah Merah diajukan perwakilan warga yang bernama Jones Naibaho. Tim Pramono-Rano mendengarkan pemaparan isi kontrak politik dari Jones Naibaho.
Jones dan Tim Pramono-Rano menyepakati kontrak politik itu ditandatangani pada 30 Oktober 2024 siang. Namun, Jhonny mengatakan, draf kontrak politik itu berubah mulai dari kop surat hingga isinya saat disodorkan ke Tim Pramono-Rano.
"Berdasarkan komunikasi sebelumnya dan dokumentasi yang ada, saudara Jones Naibaho menyatakan sepakat untuk menggunakan draf awal. Akhirnya, kop merah yang berisi perubahan tidak jadi ditandatangani," sebut politisi PDIP tersebut.
Jhonny mengatakan, warga Tanah Merah yang diwakili Jones Naibaho mengalihkan dukungan kepada RK-Suswono. Dalihnya, warga merasa kecewa dengan kontrak politik yang telah ditandatangani.
"Padahal, draf kontrak politik tersebut dibuat, disampaikan, dan telah disepakati sebelumnya oleh pihak Jones Naibaho," sebut dia.
Jhonny berharap semua pihak memahami kondisi Pramono-Rano. Ia pun menyayangkan ada oknum yang memperkeruh suasana saat ini.
"Kami telah berbicara dengan mayoritas warga Tanah Merah dan mereka mendukung kesepakatan yang telah dibuat pertama kali. Kami menyayangkan ada oknum yang memperkeruh suasana," urainya.
Sementara itu, Jones Naibaho membenarkan menarik dukungan kepada Pramono-Rano karena isi kontrak politik mereka tidak menyinggung soal buffer zone yang berada di dekat permukiman warga Tanah Merah. Adapun buffer zone merupakan pengaman yang rencanya didirikan BUMN di antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman di Kelapa Gading.
Di satu sisi, ia menilai warga Tanah Merah akan terusir jika memang buffer zone didirikan.
"Isi kontrak politik itu ada beberapa poin yang tidak menyenangkan buat kami yang ada di Tanah Merah. Yang salah satunya, kami, di poin nomor tiga, itu masalah sedikit banyak buffer zone. Kita enggak suka, karena biar bagaimanapun juga buffer zone Tanah Merah itu sudah enggak ada lagi," ucapnya.
"Pasti terusir, ya kami akan pasti terusir," lanjut dia.
Pada 2022, usai terjadi kebakaran hebat di Tanah Merah, Kementerian BUMN berencana mendirikan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Dengan didirikannya buffer zone itu, otomatis warga Jalan Tanah Merah Bawah bakal terdampak relokasi.
Tak hanya mendirikan buffer zone, Kementerian BUMN berencana memindahkan Depo Pertamina Plumpang.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
