Keuangan Pertamina Tergerus karena BBM Penugasan, Apa Solusinya?

tirto.id - Laba bersih PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun ini dipastikan turun drastis dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan paparan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perseroan pelat merah itu hanya membukukan laba sebesar Rp5 triliun pada kuartal III/2018.

Angka itu mengalami penurunan cukup jauh jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,99 miliar dolar AS atau setara Rp26,8 triliun. Sementara di akhir tahun, Pertamina berhasil membukukan laba sebesar Rp35 triliun.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kondisi keuangan tersebut wajar belaka bagi perusahaan negara.

Apalagi, Pertamina memiliki banyak beban penugasan dari pemerintah dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang mengalami tren kenaikan dan rupiah yang tidak stabil beberapa bulan terakhir.

Jika ingin untung besar, kata Fajar, mau tak mau subsidi untuk BBM yang dibebankan pemerintah pada Pertamina harus dikurangi.

"Pertanyaan saya, mau enggak masyarakat naik harganya? Kan enggak mau. Gitu loh. Karena itu, harga sementara enggak dinaikkan. Akibatnya seperti apa? Berarti subsidi harus dinaikkan. Kalau pemerintah enggak punya uang gimana? Berarti bagian labanya dikurangi. Artinya kan dividen yang diberikan ke pemerintah juga akan berkurang,” kata Fajar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Berbeda dengan perusahaan migas lain yang labanya meningkat ketika harga minyak dunia melambung. Pertamina justru mengalami kondisi sebaliknya. Sebab, keuntungan sektor hulu Pertamina terus menerus tergerus oleh sektor hilir.

Sektor hulu mencakup proses produksi minyak dan gas bumi, serta panas bumi. Sementara, sektor hilir mencakup distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG).

Kerugian Pertamina ini, kata Fajar, terutama disebabkan oleh distribusi BBM bersubsidi yang merupakan penugasan pemerintah.

Meski demikian, Fajar berkata, laba Pertamina yang merosot tersebut belum termasuk penggantian atas penyaluran Solar di tahun 2017 yang akan diberikan pemerintah.

Besarnya mencapai 1,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp18,8 triliun (dengan kurs Rp14.528 per dolar AS). Alas hukum penggantian biaya itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43/2018, yang menetapkan bahwa beban biaya tambahan penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan akan mendapat penggantian dari negara.

Sejauh ini, penggantian biaya sudah dilakukan secara bertahap.

“Itu subsidi yang tahun lalu. Bayarnya sudah mulai. Sudah ada yang dibayarkan sama kementerian keuangan,” kata Fajar.

Penggantian Subsidi

Penggantian biaya distribusi itu sebelumnya juga sempat disampaikan Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansuri dalam konferensi pers di acara Pertamina Energy Forum.

Bahkan, kata dia, biaya atau beban tambahan yang ditanggung Pertamina dari distribusi solar tahun lalu juga akan diganti pemerintah.

Dengan demikian, beban Pertamina dalam menjalankan tugas penyaluran BBM subsidi dan penugasan akan berkurang.

“Sesuai Perpres 43, untuk BBM penugasan pun nanti ada penggantian atas dasar formula dibandingkan total biaya kami,” kata Pahala.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pertamina Nicke Widyawati juga menyampaikan bila Perpres itu bakal mengatur dana kompensasi untuk BBM jenis premium agar mendapat subsidi yang sama dengan solar, yaitu Rp2.000 per liter.

“Premium ada Perpres terbaru Nomor 43 tahun 2018, treatment-nya sama dengan solar. Ini tentu mengubah sangat banyak struktur finansial Pertamina sehingga tidak perlu lagi kami membahas kerugian," ucapnya.