tirto.id - Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat (SR) Prof. M. Nuh menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai pelengkap akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah, bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” ujarnya dalam rapat persiapan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (25/3).
Pemetaan daerah Sekolah Rakyat dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, untuk memastikan tidak mengambil jatah sekolah lain. Sekolah Rakyat dihadirkan di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.
Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan guna memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh.
Untuk memastikan siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menjelaskan, guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru, dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” tandasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
