tirto.id - Setelah tentara Amerika Serikat dan sekutunya pergi dan Indonesia merdeka, Morotai tak segera diakui sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Lapangan udara Morotai tetap dipangku militer Belanda.
Lapangan udara itu, yang lama dikenal sebagai Lapangan Udara Pitu, memiliki 7 landasan pacu, yang dipegang satuan jawatan udara Angkatan Laut Belanda alias Marine Luchtvaart. Setelah Konferensi Meja Bundar pada 1949, lapangan itu diserahkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada 10 Mei 1950. Tugu peringatannya masih terlihat di dekat avron pesawat di lapangan udara yang menjadi kompleks Pangkalan Udara (Lanud) Leo Wattimena.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Abdul Haris Nasution termasuk pejabat militer Indonesia pertama yang melihat secara langsung Morotai. “Setelah selesai mengatasi Republik Maluku Selatan, saya datang ke Morotai. Dapatlah saya saksikan pangkalan udara Amerika yang besar itu serta pelabuhan sisa peninggalannya,” tulis Nasution dalam autobiografinya, Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda (1990: 108).
Hingga saat ini, lapangan udara Morotai dimiliki AURI. Dari 7 landasan pacu, hanya dua yang masih terlihat. "Yang lain tertutup tanah dan ilalang,” ujar Kapten Adityawarman dari Kepala Penerangan Lanud Leo Wattimena.
Letnan Satu Havis Hardiansyah menambahkan, selain lapangan terbang, terdapat dua bunker peninggalan perang dan satu unit pesawat glider (layar) berpenumpang tunggal di markas Lanud. Ada rencana landasan-landasan yang tertutup itu dibuka kembali agar ikonik.
Lapangan udara ini pernah sepi. Pada 1950-an, Perjuangan Rakyat Semesta alias Permesta, yang digalang Herman Nicolas "Ventje" Sumual melawan pemerintahan Sukarno, pernah sementara waktu menguasainya. Di mata Permesta, Morotai adalah pulau "paling strategis mengingat sejarah pangkalan Sekutu ini pada Perang Dunia II," tulis Phill Manuel Sulu dalam Permesta: jejak-jejak pengembaraan (1997: 30).
Buku Sedjarah perkembangan Angkatan Udara (1971: 50) yang disusun S. Trihadi mengklaim bahwa satu peleton Pasukan Gerak Tjepat (PGT) berhasil dengan cepat membersihkan "sisa-sisa gerombolan Permesta tanpa harus meletuskan sebutir peluru pun." Selanjutnya AURI memperbesar dan memperkuat landasan udara itu dengan senjata-senjata dan pesawat-pesawat terbang yang modern saat itu.
Sentimen Lama di tengah Operasi Trikora
Sekitar 1960-an, menurut Wempie Heybel alias Wahidin Djoe, patok-patok dipasangi di lapangan udara Morotai. Sewaktu operasi pembebasan Irian Barat, Morotai juga dijadikan pangkalan penting bagi militer Indonesia.
M. Cholil dalam Sedjarah Operasi2 Pembebasan Irian Barat (1971: 67) menulis Kesatuan Tempur Senopati dibentuk di bawah komando Mayor Udara Ch pada awal Februari 1962 dan berkedudukan di pangkalan udara Morotai. Armadanya adalah pesawat IL-28, MIG-17, B-25/26, C-47 Dakota, Albatros/Catalina, dan helikopter.
Cholil menulis tugas pokok Kesatuan Tempur Senopati adalah mempersiapkan operasi-operasi fisik dengan menekankan kemampuan pesawat, awak pesawat, serta rencana operasi dalam perang terbuka. Latihan-latihannya meliputi penerbangan pengintaian dan pemotretan terutama di daerah daratan Irian Barat—nama saat itu untuk Papua. Sepanjang 1960-an, Papua memang menjadi perselisihan politik lewat mekanisme internasional, yang eksesnya masih bergaung hingga sekarang.
Gaung propaganda Sukarno lewat Operasi Trikora pada 1961 untuk "membebaskan Irian Barat" merambat ke Morotai karena lapangan udaranya, di antara kawasan Indonesia sebelah timur lain, dipakai untuk operasi infiltrasi.
Cholil menulis pihak Indonesia telah melancarkan Operasi Sikat pada 28 Maret 1962. Unsur- unsur KT Senopati bersama kapal buru selam KRI Todak, menurutnya, terlibat dalam operasi itu. Tujuannya menghancurkan kapal selam lawan. Operasi ini diadakan karena ada laporan penduduk di sekitar Morotai yang mendengar suara mesin kapal selam pada malam 26 Maret 1962.
“Hal ini diperkuat penyelidikan oleh kapal KRI Todak pada 27 Maret 1962 dan mendapatkan posisi kapal selam tersebut pada 01 derajat 59 menit lintang utara dan 128 derajat 3 menit bujur timur,” tulis Cholil.
Tak cuma armada dari AU dan AL yang berkutat di Morotai saat "operasi pembebasan Irian Barat." Ada juga dari matra Angkatan Darat. Salah satu personel AD yang ditugaskan ke Morotai waktu itu adalah Feisal Tanjung, orang yang kelak menjabat Panglima ABRI (1993-1998) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada masa terakhir pemerintahan Soeharto dan pemerintahan transisi B.J. Habibie.
Sewaktu Operasi Trikora, Feisal Tanjung baru lulus dari Akademi Militer Nasional. Pada 1962 ia sudah jadi komandan pasukan rendahan dari Batalyon Infanteri 152 berpangkat letnan.
“Ketika Feisal tiba di Morotai, pasukan Yonif 152 telah berada di sana sejak Februari 1962. Feisal tiba di kota Daruba, Morotai, tiga bulan kemudian. Batalyon ini mempunyai enam kompi, terdiri empat kompi senapan, satu kompi bantuan, dan satu kompi markas, dengan jumlah personel kurang-lebih 900 orang,” tulis Aziz Ahmadi Solemanto dalam Feisal Tanjung: terbaik untuk rakyat, terbaik bagi ABRI (1999).
Pasukan Feisal Tanjung, bagian dari Kodam Pattimura (Maluku), di antaranya punya masa lalu sebagai pemberontak sebelum bergabung TNI. “Kebanyakan anak buah Feisal berasal dari Ambon dan sebagian lagi bekas tentara RMS dan KNIL,” tulis Solemanto.
Kehadiran pasukan Feisal Tanjung itu memicu sentimen lama dengan satuan lain dari korps Artileri Serangan Udara (ARSU) Kodam X/ Mulawarman (Kalimantan Timur), yang banyak personelnya orang Minahasa, yang terlibat Permesta.
“Rupanya kedua suku itu masih menyimpan dendam dan luka lama. Sehingga begitu timbul sedikit kesalahpahaman, langsung tak terkendalikan,” tulis Solemanto.
Morotai jadi medan balas dendam da sempat terjadi tembak-menembak. Feisal tak tinggal diam. Ia segera menghubungi komandan ARSU lewat radio.
"Letnan, bagaimana anak-anak kita ini? Kan, cuma salah paham," ujar Feisal.
"Datanglah kemari, kita selesaikan di sini,” jawab komandan ARSU. “Aku sudah perintahkan untuk menghentikan.”
Begitulah konflik kecil-kecilan di tubuh Angkatan Darat saat Operasi Trikora.
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fahri Salam
