Kemensos Perkuat Pembinaan dan Tata Kelola Asrama Sekolah Rakyat

tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Mabes TNI AD menggelar pertemuan membahas penguatan kedisiplinan siswa dan tata kelola asrama Sekolah Rakyat.

Berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10/2025), pertemuan itu mengawali langkah untuk memperjelas peran serta dasar regulasi keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat.

"Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan perintah Presiden. Program prioritas beliau harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Butuh sinergi, butuh kolaborasi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," kata Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan tersebut.

Selain Wamensos, pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Pusdiklatbangprof Hasim, Inspektur Jenderal Dody Sukmono, jajaran Staf Ahli Menteri dan Tenaga Ahli Menteri, serta perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

Adapun dari Mabes TNI AD, hadir Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma selaku Perwira Ahli Kasad Bidang Ideologi, Brigjen TNI Pinsensius Manik, Kolonel Arm Mochamad Sanuri Hadi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Di pertemuan itu, Wamensos Agus Jabo menerangkan bahwa, sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo, harus dibekali setidaknya dengan tiga hal.

"Pertama adalah pintar dalam ilmu pengetahuan, [lalu] yang kedua mereka punya karakter, [yakni] karakter kebangsaan, karakter keagamaan, [dan] karakter sosial, [lalu] yang ketiga mereka punya keterampilan," ujar Agus Jabo.

Maka itu, dia melanjutkan, perlu ada penguatan kerja sama dengan TNI untuk membentuk karakter para siswa di Sekolah Rakyat.

Menurut Agus Jabo, murid-murid Sekolah Rakyat berasal keluarga kurang mampu dan kini mereka harus tinggal di asrama. Mengingat hal itu, pengelolaan asrama memerlukan upaya khusus.

Dia menambahkan, kerja sama antara Kemensos dengan Mabes TNI bersifat strategis dan berkelanjutan. Kolaborasi akan berjalan sejak tahap Sekolah Rakyat Rintisan hingga nanti sudah ada sekolah yang permanen.

Dalam kerja sama tersebut, TNI bakal terlibat dalam kegiatan pembinaan kedisiplinan siswa dan pengelolaan kegiatan di asrama di Sekolah Rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma menyatakan bahwa TNI siap terlibat dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Kami di TNI sudah terbiasa dengan kehidupan asrama dan pembentukan karakter. Karena itu, kami [TNI] siap mendukung dan menugaskan prajurit yang berperan seperti pamong di Sekolah Rakyat," kata Tedja.

Tedja menuturkan bahwa ke depan TNI akan menyiapkan pedoman khusus yang mengatur mekanisme peran prajurit dalam mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat, terutama terkait pembinaan disiplin dan aktivitas kehidupan asrama.

Sementara itu, Kepala Pusdiklatbangprof Hasim menyampaikan bahwa kerja sama antara Kemensos dan TNI sebenarnya telah berlangsung lama, terutama dalam program pelatihan dan kegiatan retret yang berfokus pada penanaman nilai disiplin bagi siswa Sekolah Rakyat.

"Selama ini TNI sudah banyak membantu. Kami berharap kerja sama ini bisa diformalkan agar lebih terarah dan berkelanjutan," ujar Hasim.

Pertemuan juga membahas aspek legalitas kerja sama. Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas terkait dengan keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Perlu ada kejelasan batas peran dan dasar hukum yang kuat. Maka penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting agar pelaksanaannya terarah dan sesuai ketentuan," ujar Dody.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial, Abdul Muis, mengatakan Kemensos saat ini sedang melakukan finalisasi Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat, yang nantinya menjadi payung hukum bagi kerja sama lintas lembaga dalam program tersebut.

"Dalam Perpres tersebut, kami memberi ruang bagi lembaga lain, termasuk TNI, untuk berperan aktif dalam pengendalian dan pembinaan Sekolah Rakyat," ujar Muis.

Sambil menunggu penyelesaian Perpres, kedua pihak sepakat memulai kerja sama tahap awal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dan kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi landasan operasional.

Di akhir pertemuan, Wamensos Agus Jabo memastikan bahwa hasil audiensi dengan TNI AD akan segera dilaporkan kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, untuk ditindaklanjuti. Ia pun berharap proses tersebut bisa berjalan cepat.

(INFO KINI)