Kemensos Habiskan Rp91 Triliun untuk Penyaluran Bansos 2022

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan pihaknya telah menghabiskan anggaran sebesar Rp91.884.679.114.935 untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat Indonesia selama tahun 2022. Angka tersebut sebesar 98,71% dari pagu anggaran Rp93.086.716.563.000.

"Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya sebesar Rp91.884.679.114.935 atau 98,71% dari pagu Rp93.086.716.563.000," kata Risma saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Sementara itu untuk pos belanja pegawai, terealisasi sebesar Rp428.746.038.370 atau 91,52% dari pagu Rp468.493.079.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.062.376.304.851 atau 96,55% dari pagu Rp4.207.499.366.000. Kemudian untuk belanja modal sebesar Rp158.596.129.105 atau 99,93% dari pagu Rp165.352.408.000.

Secara total, kata Risma, Kemensos telah merealisasikan anggaran 2022 sebesar Rp96.534.397.587.261 atau 98,58% dari pagu sebesar Rp97.928.061.416.000.

Risma menjelaskan realisasi belanja bansos tersebut digunakan oleh tiga unit kerja di lingkungan Kemensos, yakni Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) sebesar Rp595,21 miliar, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) sebesar Rp29,09 triliun, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) sebesar Rp63,23 triliun.

“Bansos pada Ditjen Rehsos dialokasikan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan jumlah alat bantu tersalurkan sebanyak 15.478 unit dan realisasi sebesar Rp595,21 miliar atau 98,83%,” kata Mensos.

Kemudian, Risma merinci anggaran tersebut untuk literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra, ATENSI penyandang disabilitas, permakanan disabilitas tunggal, ATENSI korban darurat kebencanaan, ATENSI anak, ATENSI anak yatim piatu (Covid-19), ATENSI anak yatim piatu (tambahan anggaran), ATENSI lanjut usia dan permakanan lanjut usia tunggal.

“Jadi, ini bentuk bantuannya tidak hanya berupa bantuan sosial, tapi juga respons kasus,” ujarnya.

Adapun bansos pada Ditjen Linjamsos, dialokasikan untuk program perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan non alam, serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rumah Sejahtera Terpadu.

“Bantuan untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dan pemulihan sosial, serta Layanan Dukungan Psikososial (LDP), realisasinya sebesar Rp280,43 miliar atau 99,24 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, disampaikan Risma mencapai Rp50,89 miliar atau 100% lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.

“Ini kenapa kita 100%, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100%. Kemarin, kita sampai minta dana dari dana hibah,” jelas dia.

Pada PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur yang mencapai Rp28,7 triliun atau 100% dan realisasi transaksi Rp28,48 triliun atau 99,22%.

“Kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi,” tuturnya.

Bantuan program Dayasos tahun 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Lebih lanjut, Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp78 triliun.

"Berbeda dari data Rp78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas dia.

Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp26,68 miliar atau 52,31% dari pagu sebesar Rp51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.

Untuk itu, ia meminta dukungan kepada DPR RI agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.

“Kami rutin melakukan rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait agar hold anggaran dibuka di awal tahun. Jadi, saat ini, kami tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya,” pungkasnya.