Masuk tirto.id
tirto.id - Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa Papua Barat merupakan provinsi dengan kontribusi terendah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masih berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Berlandaskan data tersebut, Kementerian Sosial mendorong pendekatan yang lebih kontekstual dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman lokal dan sosial budaya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo yang menekankan bahwa penerapan strategi khusus dengan intervensi sosial yang berbasis kombinasi budaya dan data merupakan kunci pengentasan kemiskinan.
“Pemberdayaan masyarakat di Papua Barat harus dimulai dari penguatan peran masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan sosial,” kata Agus Jabo, dalam audiensi bersama perwakilan DPD Republik Indonesia dan masyarakat adat Papua Barat di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (29/4).
Adapun salah satu bentuk intervensi yang diusung adalah Sekolah Rakyat, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo.
Agus Jabo mengatakan, Sekolah Rakyat dilatarbelakangi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 terkait subjek kesejahteraan sosial sehingga tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga memfasilitasi transisi dari ketergantungan bantuan sosial ke peningkatan kemandirian.
“Sekolah Rakyat adalah media pemberdayaan, bukan sekadar pendidikan. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar dari kemiskinan melalui pendidikan karakter dan keterampilan,” jelas Agus Jabo.
Dalam dialog tersebut, Charles M. Imbir dari Institusi Usba Raja Ampat menyampaikan, banyak tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Papua Barat. Di antaranya masih adanya gap antara kebijakan yang bersifat top-down dan kearifan lokal yang bersifat bottom-up.
"Maka penting ada ruang temu antara keduanya agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan," terangnya.
Pimpinan Dewan Adat Wilayah III Domberay, Semuel Awon, menambahkan bahwa intervensi sosial dari pemerintah pusat harus mengakui kekhususan Papua.
“Kami bukan menolak bantuan, tapi pendekatannya harus sesuai dengan struktur sosial kami. Masyarakat Papua punya kearifan dan sistem adat sendiri yang perlu dihormati,” ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, I Ketut Supena, turut menekankan pentingnya dialog lintas perspektif.
“Program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal. Itulah mengapa pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi sangat penting," katanya.
Menjawab dialog ini, Kementerian Sosial menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, dapat dipastikan program -program penguatan kapasitas, sosial-ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan di Papua Barat dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
