tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong adanya berbagai inovasi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur demi mewujudkan Visium 2030 Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR, beberapa isu yang dihadapi antara lain APBN yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PUPR.
"Dari 2020 hingga tahun 2024, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar 2.058 triliun Rupiah. Dengan kapasitas APBN hanya sebesar 623 triliun Rupiah, sehingga terdapat funding gap sebesar 70% yang perlu dipenuhi dengan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif,” kata Menteri Basuki.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berupaya menjawab tantangan alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut melalui inovasi 3 Bold Actions atau 3 aksi nyata, sebagai terobosan untuk menutup funding gap infrastruktur.
Inovasi tersebut dikemas dalam CreatIFF (Creative Infrastructure Financing) 2023, yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (13/12/2023).
Tiga langkah tersebut mencakup Fast track atau percepatan KPBU, optimalisasi kepastian berinvestasi melalui inovasi dukungan dan penjaminan pemerintah, serta integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada proyek KPBU bidang PUPR.
CreatIFF 2023 dihadiri oleh narasumber dari BPK, Kementerian Keuangan, Indonesia Investment Authority (INA), Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT), PT Moya Indonesia Holdings, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Diskusi tersebut memberikan insight mengenai penerapan Three Bold Actions dalam skema KPBU pada pembangunan infrastruktur PUPR.
“Atas penerapan 3 Bold Actions, BPK merekomendasikan Kementerian PUPR untuk terus memperhatikan koordinasi, pengawasan internal, kinerja layanan dan alokasi risiko, regulasi dan koherensi. Kami mengharapkan, dengan penerapan Three Bold Actions seluruh proses pelaksanaan berjalan lebih lancar,” ujar Kepala Auditorat IV A BPK Padang Pamungkas.
Direktur PDPPI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso juga menyampaikan, perlu adanya dukungan kebijakan dalam implementasi 3 Bold Actions.
Misalnya, dalam mendukung fast track KPBU, perlu regulasi yang memastikan fast track dalam mencapai financial close.
“Kemudian dalam mendukung kepastian berinvestasi, perlu sinergi dan kolaborasi proses penyiapan proyek dan penjaminan. Serta, perlu adanya kewajiban untuk implementasi ESG pada semua proyek pemerintah secara bertahap dan kolaborasi dari multi-stakeholders,” jelas Brahmantio.
Menteri Basuki mengapresiasi generasi muda DJPI yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan CreatIFF. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi ajang pembelajaran bagi seluruh insan PUPR dalam bidang financing dan KPBU.
“Terima kasih generasi muda DJPI telah menyelenggarakan acara CreatIFF. Kita ingin menyerap ilmu dan mengupdate informasi baru dari para pembicara. Informasi ini tidak hanya berguna untuk generasi muda, tapi penting juga untuk kita semua belajar mengenai financing dan KPBU,” tutup Menteri Basuki.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
