tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menurunkan paksa (take down) sebanyak 98 konten hoaks terkait pemilihan umum (pemilu) mulai 19 Januari 2022 hingga 26 Oktober 2023.
Menteri Kominfo Budi Arie mengatakan, konten hoaks yang di-take down pada 2022 hanya berjumlah 10 konten. Namun, konten hoaks yang di-take down pada 2023 mencapai 88 konten.
"Konten hoaks pemilu tahun 2022 itu cuma 10 [konten]. Tapi, begitu 2023, [konten hoaks pemilu] naik. Sepanjang Januari sampai 26 Oktober 2023, itu ada 98 isu hoaks pemilu," kata Budi saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Berdasarkan data Kemenkominfo, ada satu konten hoaks pada Januari, Februari, dan April 2023. Kemudian, ada enam konten hoaks pada Maret, lima kontek hoaks pada Mei 2023.
Lalu, sembilan konten hoaks pada Juni, 14 konten pada Juli, 18 konten pada Agustus, 13 konten pada September, dan 18 konten pada Oktober 2023.
Budi turut mencontohkan, salah satu konten hoaks yang di-take down adalah soal Prabowo Subianto gagal menjadi calon presiden (capres) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun.
Kemudian, konten Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak Ganjar Pranowo sebagai capres juga di-take down.
"Contoh hoaks lainnya, temuan uang palsu di Pandeglang untuk membeli suara pas Pemilu 2024," kata Budi.
Ia menegaskan, Kominfo akan menggencarkan patroli siber konten hoaks terkait pemilu. Pasalnya, konten hoaks soal pemilu bisa jadi memecah bangsa Indonesia.
"Kominfo akan melakukan langkah-langkah strategis tentang bahayanya hoaks pemilu," sebut Budi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
