tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengimbau agar rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan lebih cepat lagi, tanpa melanggar akuntabilitas pemerintahan.
Hal itu disampaikan Plt. Deputi bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi saat menghadiri forum rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa di NTB pada Rabu (12/9/2018) pagi.
Sonny yang saat itu sedang mengadakan kunjungan kerja di NTB mengatakan, peran semua pihak dalam penyusunan rekonsiliasi dokumen Renaksi ini harus jelas. Semua daftar kebutuhan harus diklarifikasi bersama, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga kebutuhan dasar masyarakat.
“Uang yang digunakan untuk rehab-rekon adalah uang rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Tetapkan kebutuhannya dan gunakan dengan bijak,” ungkap Sonny melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (12/9/2018).
Selain itu, tambah Sonny, dokumen Renaksi tersebut juga harus diselesaikan hari ini. Pasalnya, dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pembahasan di tingkat nasional.
“Waktu kita juga tidak banyak, dalam enam bulan sejak masa tanggap darurat berakhir, semua fungsi layanan sosial dan ekonomi harus normal kembali. Apalagi Lombok mulai masuk musim hujan,” kata Sonny.
Dalam rapat rekonsiliasi dokumen tersebut, mereka juga membagi dalam lima kelompok, yakni sektor perumahan, ekonomi, sosial, lintas sektor, dan infrastruktur.
Hadir dalam rapat itu, Sekda Provinsi NTB, Deputi BNPB, Dirjen Kemendes PDTT, Perwakilan Bappenas dan K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Laksma Sigit dari Mabes TNI, para Kepala Bappeda dan Pimpinan OPD se-Provinsi NTB.
Editor: Alexander Haryanto
