tirto.id - Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp108,5 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2010 sampai saat ini. Alokasi tersebut disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Dedi Syarif Usma menjelaskan, FLPP merupakan salah satu program inklusif pemerintah sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program ini bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR untuk memperoleh rumah tapak dan satuan rumah susun. Skema KPR FLPP ini berupa angsuran dengan rate 5 persen untuk tenor sampai dengan 20 tahun.
“Dan dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkap Dedi dalam media breafing DJKN, di Kantornya, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Dia menjelaskan penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, Wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
Dukungan pemerintah untuk penyediaan rumah layak huni bagi MBR di 2023 terus berlanjut. Dalam APBN 2023, alokasi untuk program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,53 triliun.
PMN kepada PT SMF di tahun anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk menguatkan perannya dalam menurunkan beban fiskal dalam penyediaan dana guna mendukung program FLPP, mengurangi risiko maturity mismatch (Kesenjangan waktu pendanaan dengan jangka waktu kredit) untuk pembiayaan perumahan yang sifatnya jangka panjang. Selain itu, juga untuk meningkatkan jumlah rumah yang dibiayai melalui pendanaan yang dilakukan oleh PT SMF.
Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo, menjelaskan peran perseroan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan. Menurutnya, PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi permintaan dan penawaran.
Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta memaparkan bahwa hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi kebijakan fiskal melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP. Dalam pelaksanaannya, PT SMF besinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur.
Secara kumulatif, sejak tahun 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF sebesar Rp7,8 triliun. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Sampai semester I-2023, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.
PMN kepada PT SMF, jelas Ananta, dialokasikan untuk program FLPP. PMN ini harus diperluas untuk memenuhi porsi 25 persen dari alokasi FLPP.
"Setiap PMN yang digunakan oleh PT SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,86 triliun," ungkap Ananta.
Penggunaan dana PMN juga mendorong penyerapan tenaga kerja sebesar 6.585 individu. Selain itu, penggunaan PMN ini diklaim juga berdampak positif bagi sektor perdagangan selain mobil dan sepeda motor hingga sektor produksi barang-barang dari tanah liat, keramik, dan porselen.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
