Indeks Program Fasiltas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Kemenkeu Sudah Kucurkan Rp108,5 Triliun Bantu MBR Punya Rumah
Ekonomi
Kamis, 31 Agt 2023

Kemenkeu Sudah Kucurkan Rp108,5 Triliun Bantu MBR Punya Rumah

Kemenkeu menggelontorkan anggaran sebesar Rp108,5 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2010 sampai saat ini. 
Pemerintah Hapus Skema Subsidi Selisih Bunga untuk KPR Tahun 2020
Ekonomi
Kamis, 26 Des 2019

Pemerintah Hapus Skema Subsidi Selisih Bunga untuk KPR Tahun 2020

Pemerintah menghapus subsidi selisih bunga untuk MBR yang membeli rumah subsidi mulai tahun depan.
PKS: Pemerintah Perlu Atur Distribusi Properti Nasional
Ekonomi
Senin, 22 Agt 2016

PKS: Pemerintah Perlu Atur Distribusi Properti Nasional

Pemerintah diharapkan dapat mengatur distribusi properti untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat Indonesia.
Mahalnya Properti Menular ke Daerah
Ekonomi
Senin, 22 Agt 2016

Mahalnya Properti Menular ke Daerah

Kenaikan harga properti di Jabodetabek dianggap paling pesat. Namun, di beberapa kota di Jawa dan luar Jawa, harga hunian juga mengalami pergerakan yang pesat. Kondisi ini menjadi momok bagi para keluarga yang belum punya rumah.
Mimpi Sejuta Rumah
Ekonomi
Minggu, 21 Agt 2016

Mimpi Sejuta Rumah

Pemerintah terus mengejar target kekurangan produksi rumah dan pembiayaannya. Program sejuta rumah diluncurkan, dan kini sudah memasuki tahun kedua. Sayangnya, program itu tak kunjung menyelesaikan masalah. Harga rumah terus membubung tinggi dan semakin tak terjangkau masyarakat.
Ambisi Besar Minus Fulus Sejuta Rumah
Ekonomi
Jumat, 12 Agt 2016

Ambisi Besar Minus Fulus Sejuta Rumah

Program sejuta rumah hampir berjalan dua tahun. Di tahun kedua tanda-tanda program ini bakal lebih buruk dari tahun lalu sudah terasa. Persoalan lahan, regulasi, dukungan pemda, hingga pembiayaan membuat program ini seperti angan-angan yang muluk.
Pemerintah Sambut Positif Pengesahan UU Tapera
Rabu, 24 Feb 2016

Pemerintah Sambut Positif Pengesahan UU Tapera

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.