Menuju konten utama

Kembali Demo, BEM SI akan Gabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil

Sebanyak 2.460 personel gabungan disiagakan mengawal unjuk rasa pada Jumat (21/2/2025) siang di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Kembali Demo, BEM SI akan Gabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan teatrikal saat unjuk rasa di Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU

tirto.id - Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) akan kembali menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Kali ini, BEM SI akan bersama masyarakat umum yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang akan berkumpul lebih dulu di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat.

"[Unjuk rasa] besok [Jumat] siang jam 13.00 WIB dari TIM ke Istana, atas nama Koalisi Masyarakat Sipil," ucap Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Anas Robbani, melalui pesan singkat, Kamis (20/2/2025) malam.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, berujar sebanyak 2.460 personel gabungan disiagakan mengawal aksi unjuk rasa pada Jumat siang.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov Jakarta dan instansi terkait. Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, hingga di depan Istana Negara.

Susatyo mengaku pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan sesuai perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan," ucapnya.

"Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda," lanjut Susatyo.

Sebagai informasi, unjuk rasa yang digelar berhari-hari ini menuntut Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan riset.

Selain efisiensi anggaran, mereka juga menolak revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba); menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan; serta meminta evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis.

Baca juga artikel terkait UNJUK RASA atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto