Menuju konten utama

Kejagung Pastikan Berkas Kasus Ahok Sudah P21

Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah lengkap alias P21.

Kejagung Pastikan Berkas Kasus Ahok Sudah P21
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri) bernyanyi bersama relawan pada acara penggalangan dana kampanye Ahok-Djarot di Jakarta, Minggu (27/11). Acara yang digelar Relawan Badja Dharma tersebut untuk mendukung kampanye pasangan Ahok-Djarot, yakni setiap relawan memberikan dana Rp5 juta bagi yang duduk semeja dengan Ahok dan Djarot serta Rp2,5 juta bagi yang duduk di meja lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

tirto.id - Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah lengkap alias P21.

"Menyatakan bahwa perkara tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau yang kita kenal Ahok, telah dinyatakan P21," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Ia menegaskan dari hasil penelitian dari jaksa peneliti bahwa menyatakan berkasnya sudah memenuhi syarat formal dan materil hingga memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan.

Selanjutnya, kejaksaan meminta kepada penyidik Mabes Polri untuk menindaklanjutinya dengan pelimpahan tahap dua yakni penyerahan berkas dan tersangkanya.

"Pasal yang dikenakannya Pasal 156 dan 156a KUHP," ujarnya seraya menambahkan bahwa jaksa yang meyakini pasal tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lengkap.

Kejagung sendiri sudah membentuk 13 jaksa peneliti pascapelimpahan tahap pertama dari Bareskrim Polri pada akhir pekan lalu.

"Kami sudah menunjuk 13 jaksa peneliti, 10 jaksa dari Kejagung, dua orang dari Kejati dan Kejari satu orang. Tentunya kami akan melakukan penelitian apakah menurut ketentuan KUHAP sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan," tutur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Pihaknya ada waktu dua minggu untuk meneliti berkas tersebut sesuai KUHAP.

"Ada waktu satu minggu untuk menentukan sikap," ucapnya.

Baca juga artikel terkait BERKAS AHOK P21

tirto.id - Hukum
Sumber: antara
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH

Artikel Terkait